Pro Jokowi Dilarang Pakai Kemeja Kotak-Kotak

JAKARTA - Relawan pendukung maupun simpatisan Jokowi-JK dilarang mengenakan seragam khas kemeja kotak-kotak saat pengumuman hasil Pilpres 2014 pada 22 Juli mendatang.

Selain kemeja kotak-kotak, relawan juga dilarang memobilisasi diri dan melakukan pengerahan massa pada hari yang sama. Larangan ini dikeluarkan oleh Tim Pemenangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Juru Bicara Tim Pemenangan Jokowi-JK, Hasto Kristiyanto, menyatakan larangan tersebut bertujuan untuk menunjukkan kebesaran jiwa demi negeri. Menurut Hasto, sudah saatnya seluruh komponen bangsa melakukan rekonsiliasi seiring tuntasnya pilpres.

"Kotak-kotak dipakai sebagai identitas perjuangan untuk Jokowi. Kotak-kotak adalah simbol kita, dan untuk Indonesia kotak-kotak itu kita kenakan. Ketika Indonesia membutuhkan rekonsiliasi, maka simbolisasi kotak-kotak untuk sementara bisa kita maknakan dalam hati,” kata Hasto di Jakarta, Minggu (20/7/2014).

Lebih lanjut Hasto mengatakan, larangan pengerahan massa dan mengenakan baju kotak-kotak pada 22 Juli itu untuk mengawal proses rekapitulasi suara pilpres di tingkat nasional agar berjalan aman, damai dan tanpa ketegangan.

Karenanya Tim Jokowi-JK benar-benar menghindari upaya pengerahan massa ke KPU dan tindakan lainnya yang bisa terkesan provokatif.

”Atraksi turun ke jalan memang berpotensi menciptakan ketegangan, maka sebaiknya dihindari. Marilah kita ciptakan suasana kondusif dengan terus berharap, agar bangsa ini bisa melaju cepat bagi kematangan demokrasi,” pungkasnya.

Wakil Sekjen PDI Perjuangan itu meyakini KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pilpres akan taat pada mekanisme demokrasi, menjunjung tinggi azas jurdil, dan akan melaksanakan rekapitulasi secara terbuka, transparan dan akuntabel.

Hasto mengatakan, potensi kecurangan sudah semakin tertutup karena peran serta relawan dan masyarakat.

“Lebih-lebih setelah melihat partisipasi rakyat yang begitu besar, termasuk para relawan pengawal suara rakyat yang bekerja tanpa henti. Berbagai dokumen seperti C1, D1, DA1, DB dan seterusnya menjadi alat pengawal suara rakyat yang berdaulat,” tegasnya.