Megawati Minta parpol Hormati Kemenangan PDIP di Pileg
Rabu, 09 Juli 2014 - 18:46 WIB
Megawati Minta parpol Hormati Kemenangan PDIP di Pileg
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Partai Demokrasi Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengimbau pimpinan partai-partai politik lain untuk menghormati pemenang Pemilu Legislatif (Pileg) 2014, yakni PDIP.
"Pada Pemilu Legislatif 2009, PDI Perjuangan menghargai partai pemenang pemilu. Seharusnya, partai-partai lain juga saat ini menghormati PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pada Pemilu Legislatif 2014," kata Megawati di kediamannya di Kelurahan Kebagusan, lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2014).
Hal tersebut diungkapkan Megawati menjawab pertanyaan pers soal adanya keinginan enam fraksi di DPR RI untuk mengubah pasal UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, yakni pasal penentuan pimpinan DPR RI.
"Soal UU MD3, tidak bisa begitu saja diubah-ubah, apalagi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu," ujar dia.
Presiden RI Kelima tersebut juga mempertanyakan apakah semua pasal dalam UU MD3 sudah diimplementasikan untuk kepentingan bangsa Indonesia.
"Kalau tidak, UU ini hanya dimanfaatkan bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan kelompok besar di DPR RI. Ini sangat memprihatikan," tuntasnya.
"Pada Pemilu Legislatif 2009, PDI Perjuangan menghargai partai pemenang pemilu. Seharusnya, partai-partai lain juga saat ini menghormati PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pada Pemilu Legislatif 2014," kata Megawati di kediamannya di Kelurahan Kebagusan, lenteng Agung, Jakarta Selatan, Rabu (9/7/2014).
Hal tersebut diungkapkan Megawati menjawab pertanyaan pers soal adanya keinginan enam fraksi di DPR RI untuk mengubah pasal UU Nomor 27 Tahun 2009 tentang MD3, yakni pasal penentuan pimpinan DPR RI.
"Soal UU MD3, tidak bisa begitu saja diubah-ubah, apalagi hanya untuk kepentingan kelompok tertentu," ujar dia.
Presiden RI Kelima tersebut juga mempertanyakan apakah semua pasal dalam UU MD3 sudah diimplementasikan untuk kepentingan bangsa Indonesia.
"Kalau tidak, UU ini hanya dimanfaatkan bukan untuk rakyat, tapi untuk kepentingan kelompok besar di DPR RI. Ini sangat memprihatikan," tuntasnya.
(kri)
