Kontrak Politik BEM UI Bikin Capres Keder
Selasa, 08 Juli 2014 - 16:21 WIB
Kontrak Politik BEM UI Bikin Capres Keder
A
A
A
DEPOK - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) mengaku kecewa terkait kontrak politik yang hingga kini belum ditandatangani oleh kedua pasang calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kami sudah membuat draft sejak 28 Mei 2014 yang lalu, namun sampai hari ini belum ada capres dan cawapres yang berani menandatangani kontrak politik tersebut," kata Ketua BEM UI M Ivan Riansa di Pelataran Stasiun UI, Depok, Selasa (8/7/2014).
Ivan menegaskan kontrak politik tersebut tak akan pernah berhenti sampai disini. Karenanya kontrak politik ini akan kami ajukan kepada capres dan cawapres yang terpilih nantinya.
Ada delapan kontrak politik, di antaranya membenahi infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan terluar dengan meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam anggaran pendidikan.
Melakukan harmonisasi aturan dan percepatan implementasi tata kelola pemerintah terbuka di seluruh lembaga pemerintah, merealisasikan pembangunan proyek PLTU 10.000 MWV dan SPBG secara masif, untuk mengurangi konsumsif minyak bumi.
Selain itu memberikan privilege kepada BUMN/NOC untuk mengambil alih blok - blok migas yang akan atau telah habis masa kontraknya. Presiden juga diminta segera mengaksesi Framework Conventiont to Tobacco Control (FCTC) maksimal bulan Desember 2014.
Menaikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai amanat UU Kesehatan No 36 tahun 2009 pasal 17 mulai tahun 2015.
Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masala lalu secara berkeadilan, serta menaikan anggaran riset nasional menjadi minimal 2 persen dalam kurun waktu masa jabatan presiden.
"Kedelapan tuntutan kontrak politik ini akan terus kami kawal, 18 Juni 2014 kami akan mengundang timses capres dan cawapres berdiskusi dan debat akademis terkait kontrak politik ini," tandasnya.
"Kami sudah membuat draft sejak 28 Mei 2014 yang lalu, namun sampai hari ini belum ada capres dan cawapres yang berani menandatangani kontrak politik tersebut," kata Ketua BEM UI M Ivan Riansa di Pelataran Stasiun UI, Depok, Selasa (8/7/2014).
Ivan menegaskan kontrak politik tersebut tak akan pernah berhenti sampai disini. Karenanya kontrak politik ini akan kami ajukan kepada capres dan cawapres yang terpilih nantinya.
Ada delapan kontrak politik, di antaranya membenahi infrastruktur pendidikan di daerah terpencil dan terluar dengan meningkatkan Dana Alokasi Khusus (DAK) dalam anggaran pendidikan.
Melakukan harmonisasi aturan dan percepatan implementasi tata kelola pemerintah terbuka di seluruh lembaga pemerintah, merealisasikan pembangunan proyek PLTU 10.000 MWV dan SPBG secara masif, untuk mengurangi konsumsif minyak bumi.
Selain itu memberikan privilege kepada BUMN/NOC untuk mengambil alih blok - blok migas yang akan atau telah habis masa kontraknya. Presiden juga diminta segera mengaksesi Framework Conventiont to Tobacco Control (FCTC) maksimal bulan Desember 2014.
Menaikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari APBN sesuai amanat UU Kesehatan No 36 tahun 2009 pasal 17 mulai tahun 2015.
Menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat di masala lalu secara berkeadilan, serta menaikan anggaran riset nasional menjadi minimal 2 persen dalam kurun waktu masa jabatan presiden.
"Kedelapan tuntutan kontrak politik ini akan terus kami kawal, 18 Juni 2014 kami akan mengundang timses capres dan cawapres berdiskusi dan debat akademis terkait kontrak politik ini," tandasnya.
(ysw)
