Demokrasi Indonesia Masuk Kategori Sedang
Demokrasi Indonesia Masuk Kategori Sedang
A
A
A
JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan perkembangan indeks demokrasi Indonesia (IDI) dari tahun 2009 hingga 2013 atau selama 5 tahun sebesar 62-68 poin.
Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi dari 2009 sebesar 67,30, 2010 sebesar 63,17, 2011 sebesar 65,48, 2012 sebesar 62,63 dan 2013 sebesar 63,68.
"Meskipun demikian, ini menunjukkan demokrasi di Indonesia pada tingkat sedang," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Suryamin menjelaskan, tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni mulai dari indeks 0-60 masuk kategori buruk, indeks 60-80 kategori sedang dan indeks 80-100 baik. "IDI kita saat ini jauh dari baik, bahkan mendekati buruk," tuturnya.
Suryamin menjelaskan, pola fluktuatutif di IDI dengan tendensi menurun selama 5 tahun sejak 2009 menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi.
"Pada tahun 2013 IDI mencapai 63,68. Ini ada komponen tanggung jawab pemerintah dan sebagian masyarakat/LSM. Tidak membingkai perilaku pemerintah yang menghambat demokrasi, tapi DPR, lembaga legistlatif, partai politik dan LSM yang menentukan IDI juga," tuturnya.
Suryamin menambahlan, tapi dengan hasil IDI ini dapat mengelola lebih baik, sehingga bisa dikontrol dan jelas. "Jadi hal-hal yang menghambat dan mendukung demokrasi lebih mudah dikontrol dan diarahkan," tuturnya.
Dalam penentuan indeks demokrasi Indonesia menghitung tiga aspek. Dalam tiga aspek itu terdapat 11 variabel yang menjadi hitungan. Tiga aspek tersebut adalah pertama aspek kebebasan sipil, aspek hak politik dan terakhir aspek lembaga demokrasi.
Nilai per aspek adalah kebebasan sipil pada 2013 tercatat 79,00 naik dari 2012 yang hanya 77,94. Aspek hak politik pada 2013 turun menjadi 46,26 jika dibandingkan 2012 yang mencapai 46,33. Kemudian aspek lembaga demokrasi terjadi peningkatan dari 69,28 di 2012 menjadi 72,11 di 2013.
"Jika dibandingkan dengan 2009, aspek kebebasan sipil turun dari 86,97 jadi 79,00. Aspek hak politik 2009 itu 54,60 turun di 2013 menjadi 46,25. Kemudian aspek lembaga demokrasi pada 2009 62,72 dan sekarang naik jadi 72,11," tutur Suryamin.
Suryamin menjelaskan, tigas aspek komponen penghitung indeks demokrasi Indonesia terdiri dari berbagai variabel dengan penjelasan sebagai berikut.
Aspek kebebasan sipil terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi.
Kemudian, aspek hak hak politik terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pengawasan pemerintah.
Aspek institusi demokratis terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen
Perkembangan IDI dari 2009 hingga 2013 mengalami fluktuasi dari 2009 sebesar 67,30, 2010 sebesar 63,17, 2011 sebesar 65,48, 2012 sebesar 62,63 dan 2013 sebesar 63,68.
"Meskipun demikian, ini menunjukkan demokrasi di Indonesia pada tingkat sedang," ungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Suryamin di Kantor BPS, Jakarta, Jumat (4/7/2014).
Suryamin menjelaskan, tingkat demokrasi dikelompokkan menjadi tiga kategori yakni mulai dari indeks 0-60 masuk kategori buruk, indeks 60-80 kategori sedang dan indeks 80-100 baik. "IDI kita saat ini jauh dari baik, bahkan mendekati buruk," tuturnya.
Suryamin menjelaskan, pola fluktuatutif di IDI dengan tendensi menurun selama 5 tahun sejak 2009 menandakan belum matangnya perilaku dan sikap masyarakat serta pelaku politik dalam berdemokrasi.
"Pada tahun 2013 IDI mencapai 63,68. Ini ada komponen tanggung jawab pemerintah dan sebagian masyarakat/LSM. Tidak membingkai perilaku pemerintah yang menghambat demokrasi, tapi DPR, lembaga legistlatif, partai politik dan LSM yang menentukan IDI juga," tuturnya.
Suryamin menambahlan, tapi dengan hasil IDI ini dapat mengelola lebih baik, sehingga bisa dikontrol dan jelas. "Jadi hal-hal yang menghambat dan mendukung demokrasi lebih mudah dikontrol dan diarahkan," tuturnya.
Dalam penentuan indeks demokrasi Indonesia menghitung tiga aspek. Dalam tiga aspek itu terdapat 11 variabel yang menjadi hitungan. Tiga aspek tersebut adalah pertama aspek kebebasan sipil, aspek hak politik dan terakhir aspek lembaga demokrasi.
Nilai per aspek adalah kebebasan sipil pada 2013 tercatat 79,00 naik dari 2012 yang hanya 77,94. Aspek hak politik pada 2013 turun menjadi 46,26 jika dibandingkan 2012 yang mencapai 46,33. Kemudian aspek lembaga demokrasi terjadi peningkatan dari 69,28 di 2012 menjadi 72,11 di 2013.
"Jika dibandingkan dengan 2009, aspek kebebasan sipil turun dari 86,97 jadi 79,00. Aspek hak politik 2009 itu 54,60 turun di 2013 menjadi 46,25. Kemudian aspek lembaga demokrasi pada 2009 62,72 dan sekarang naik jadi 72,11," tutur Suryamin.
Suryamin menjelaskan, tigas aspek komponen penghitung indeks demokrasi Indonesia terdiri dari berbagai variabel dengan penjelasan sebagai berikut.
Aspek kebebasan sipil terdiri dari variabel kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, kebebasan dari diskriminasi.
Kemudian, aspek hak hak politik terdiri dari variabel hak memilih dan dipilih, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan pengawasan pemerintah.
Aspek institusi demokratis terdiri dari variabel pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi pemerintah daerah, peradilan yang independen
(dam)
Explore More