KPK Cegah Tujuh Orang ke Luar Negeri

Jum'at, 20 Juni 2014 - 23:24 WIB
KPK Cegah Tujuh Orang...
KPK Cegah Tujuh Orang ke Luar Negeri
A A A
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat permintaan cegah ke luar negeri kepada Direktorat Jendral (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM .

Surat cegah itu untuk kepentingan penangana kasus dugaan suap sengketa Pemilukada Kota Palembang dan keterangan palsu. Pencegahan itu termasuk kepada Muhtar Ependy, orang yang disebut-sebut dekat dengan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Akil Mochtar. "Muhtar Ependy dari pihak swasta," kata Juru Bicara KPK Johan Budi SP di Kantor KPK, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/6/2014).

Dalam perkara itu, KPK juga mencegah Iwan Sutaryadi, Wakil Pimpinan BPD Kalbar cabang Jakarta, seorang wiraswastawan Muhammad Syarif Abubakar , Yossi Alfiriana dari pihak swasta dan Ucok Hidayat, PNS di Pemkot Palembang.

KPK juga mencegah Wali Kota Palembang Romi Herton dan Masyitoh PNS di Pemerintah Provinsi Sumatra Selatan. Masyitoh diketahui sebagai istri Romi dan keduanya sudah berstatus tersangka.

Johan menjelaskan, pencegahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan, jika diperlukan keterangannya tidak sedang di luar negeri. "Pencegahan ini berlaku sejak 17 juni sampai 6 bulan ke depan," ujarnya.
(dam)
Berita Terkait
Gugatan Jaksa Dipecat...
Gugatan Jaksa Dipecat Karena Korupsi Ditolak Mahkamah Konstitusi
Perbedaan Mahkamah Konstitusi...
Perbedaan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung
Menjaga Martabat Mahkamah...
Menjaga Martabat Mahkamah Konstitusi
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi Kembali Diuji
Menimbang Mahkamah Konstitusi...
Menimbang Mahkamah Konstitusi Hari Ini
Mahkamah Konstitusi...
Mahkamah Konstitusi dalam Pusaran Politik
Berita Terkini
Penguatan Kualitas Lulusan...
Penguatan Kualitas Lulusan Terus Digencarkan SGU
Cerita Megawati Pergoki...
Cerita Megawati Pergoki Intelijen: Hidup Saya Ini Diinteli Terus
Pakar Hukum: Secara...
Pakar Hukum: Secara Yuridis Pemeriksaan Mantan Jampidsus Tak Perlu Izin Kapolri dan Pejabat Negara Lainnya
Anggaran Rehab-Rekon...
Anggaran Rehab-Rekon Mulai Didistribusikan, Tito Minta K/L Informasikan Rencana Program pada Kepala Daerah
Roy Suryo: Rismon Tak...
Roy Suryo: Rismon Tak Layak Jadi Saksi di Kasus Ijazah Jokowi
Menteri Dody Ungkap...
Menteri Dody Ungkap Masalah Internal Kementerian PU Sangat Serius, Bongkar Berbagai Kasus termasuk Korupsi
Infografis
Hal yang Wajib Diperhatikan...
Hal yang Wajib Diperhatikan Orang Tua sebelum Titipkan Anak ke Daycare
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved