30 Kepala Daerah Sepakat Dukung Transmigrasi
Jum'at, 20 Juni 2014 - 09:34 WIB
30 Kepala Daerah Sepakat Dukung Transmigrasi
A
A
A
JAKARTA - Sebanyak 30 kepala daerah menandatangani nota kesepahaman dengan pemerintah untuk mendukung penempatan transmigrasi. 30 kepala daerah tersebut terdiri dari 17 gubernur dan 13 bupati/wali kota.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, bentuk dukungan ini dinyatakan dalam penandatangan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) bidang transmigrasi dalam lingkup Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara pimpinan daerah pengirim dan penerima transmigran.
“Penandatanganan KSAD ini merupakan legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen pemerintah daerah asal, dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang menjalin kerja sama di bidang Ketransmigrasian, “ katanya di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Kamis 19 Juni 2014.
17 Gubernur yang menyatakan dukungannya terdiri dari tujuh provinsi pengirim transmigran yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 10 provinsi penerima transmigran yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku.
“Sedangkan penandatanganan kerja sama antar daerah di tingkat kabupaten/kota terdiri dari delapan kabupaten/kota pengirim transmigran yaitu Kota Bandung, Kuningan, Cirebon, Grobogan, Kulonprogo, Nganjuk, Ngawi, Banyuwangi. Ada lima kabupaten/kota penerima transmigran (Buton, Kayong Utara, Kuburaya, Boalemo, Banggai Kepulauan,” terangnya.
Muhaimin menyampaikan, penyelenggaraan transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Kerja sama KSAD ini dijadikan instrumen pengintegrasian kebutuhan dan keinginan daerah pengirim dengan daerah penerima dalam penyelenggaraan transmigrasi.
Ditambahkannya, dukungan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya APBD provinsi dan kabupaten/kota dari tahun ke tahun untuk penyelenggaraan transmigrasi.
”Saat ini, sharing APBD yang terlaporkan sudah mencapai 15 hingga 20 persen dari seluruh pembiayaan ketransmigrasian,” kata Muhaimin.
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) Muhaimin Iskandar mengatakan, bentuk dukungan ini dinyatakan dalam penandatangan nota kesepakatan bersama (Memorandum of Understanding/MoU) bidang transmigrasi dalam lingkup Kerja Sama Antar Daerah (KSAD) antara pimpinan daerah pengirim dan penerima transmigran.
“Penandatanganan KSAD ini merupakan legalisasi untuk memberikan kepastian hukum atas komitmen pemerintah daerah asal, dengan pemerintah daerah tujuan transmigrasi yang menjalin kerja sama di bidang Ketransmigrasian, “ katanya di Gedung Kemenakertrans, Jakarta, Kamis 19 Juni 2014.
17 Gubernur yang menyatakan dukungannya terdiri dari tujuh provinsi pengirim transmigran yaitu Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat. Sedangkan 10 provinsi penerima transmigran yaitu Bangka Belitung, Sumatera Selatan, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara dan Maluku.
“Sedangkan penandatanganan kerja sama antar daerah di tingkat kabupaten/kota terdiri dari delapan kabupaten/kota pengirim transmigran yaitu Kota Bandung, Kuningan, Cirebon, Grobogan, Kulonprogo, Nganjuk, Ngawi, Banyuwangi. Ada lima kabupaten/kota penerima transmigran (Buton, Kayong Utara, Kuburaya, Boalemo, Banggai Kepulauan,” terangnya.
Muhaimin menyampaikan, penyelenggaraan transmigrasi dirancang berdasarkan kebutuhan dan potensi masing-masing daerah. Kerja sama KSAD ini dijadikan instrumen pengintegrasian kebutuhan dan keinginan daerah pengirim dengan daerah penerima dalam penyelenggaraan transmigrasi.
Ditambahkannya, dukungan daerah dalam penyelenggaraan transmigrasi meningkat. Hal ini terlihat dari meningkatnya APBD provinsi dan kabupaten/kota dari tahun ke tahun untuk penyelenggaraan transmigrasi.
”Saat ini, sharing APBD yang terlaporkan sudah mencapai 15 hingga 20 persen dari seluruh pembiayaan ketransmigrasian,” kata Muhaimin.
(kri)
