Capres Diminta Soroti RUU Keamanan Nasional
Kamis, 19 Juni 2014 - 08:04 WIB
Capres Diminta Soroti RUU Keamanan Nasional
A
A
A
JAKARTA - Debat calon presiden (capres) sesi ketiga kembali akan diselenggarakan di penghujung minggu ini. Menarik untuk dicermati karena tema yang akan dipaparkan Capres Prabowo Subianto dan Joko Widodo adalah ketahanan nasional dan politik internasional.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan Indonesia Bantarto Bandoro mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional merupakan salah satu isu strategis yang tak boleh dilupakan kedua capres. Menurutnya, menggolkan RUU Keamanan Nasional menjadi tugas presiden baru.
"Pekerjaan utama kalau mereka jadi capres, mengambil inisiatif menggolkan RUU Keamanan Nasional menjadi undang-undang. Soalnya masih mangkrak di DPR," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (18/6/2014).
Ia menjelaskan, hal tersebut menjadi satu indikator yang minimal harus serius digarap di bawah pemerintahan baru. Presiden baru yang terpilih nantinya, lanjut Bantarto, harus serius dalam menangani masalah RUU Keamanan Nasional.
"Selama pemerintahan SBY yang menurut saya belum berhasil digolkan adalah sebenarnya perlunya pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Karena UU Kemanan Nasional kita belum ada. Ini pekerjaan rumah dalam bidang keamanan nasional. Menarik untuk diangkat di debat nanti," jelasnya.
Kendati demikian, menurutnya, masalah kemanan dan pertahanan bukan melulu urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. "Kedua capres harus bisa memberi partisipasi publik dalam diskusi dalam masalah pertahanan dan keamanan," pungkasnya.
Sebelumnya, KPU telah menunjuk Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana sebagai moderator pada acara Debat Ketiga sesi ketiga ini.
KPU pun telah menunjuk tim ahli yang akan menyusun daftar pertanyaan untuk calon presiden pada acara debat capres sesi ketiga di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 22 Juni mendatang.
Pengamat Hubungan Internasional dari Universitas Pertahanan Indonesia Bantarto Bandoro mengatakan, Rancangan Undang-Undang (RUU) Keamanan Nasional merupakan salah satu isu strategis yang tak boleh dilupakan kedua capres. Menurutnya, menggolkan RUU Keamanan Nasional menjadi tugas presiden baru.
"Pekerjaan utama kalau mereka jadi capres, mengambil inisiatif menggolkan RUU Keamanan Nasional menjadi undang-undang. Soalnya masih mangkrak di DPR," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Kamis (18/6/2014).
Ia menjelaskan, hal tersebut menjadi satu indikator yang minimal harus serius digarap di bawah pemerintahan baru. Presiden baru yang terpilih nantinya, lanjut Bantarto, harus serius dalam menangani masalah RUU Keamanan Nasional.
"Selama pemerintahan SBY yang menurut saya belum berhasil digolkan adalah sebenarnya perlunya pembentukan Dewan Keamanan Nasional. Karena UU Kemanan Nasional kita belum ada. Ini pekerjaan rumah dalam bidang keamanan nasional. Menarik untuk diangkat di debat nanti," jelasnya.
Kendati demikian, menurutnya, masalah kemanan dan pertahanan bukan melulu urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab bersama bangsa Indonesia. "Kedua capres harus bisa memberi partisipasi publik dalam diskusi dalam masalah pertahanan dan keamanan," pungkasnya.
Sebelumnya, KPU telah menunjuk Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana sebagai moderator pada acara Debat Ketiga sesi ketiga ini.
KPU pun telah menunjuk tim ahli yang akan menyusun daftar pertanyaan untuk calon presiden pada acara debat capres sesi ketiga di Hotel Holiday Inn, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 22 Juni mendatang.
(kri)
