Cegah Korupsi, Prabowo Akan Naikkan Gaji Pejabat
Rabu, 11 Juni 2014 - 19:56 WIB
Cegah Korupsi, Prabowo Akan Naikkan Gaji Pejabat
A
A
A
JAKARTA - Ketua Tim Pemenangan Nasional Prabowo Subianto-Hatta Rajasa, Mahfud MD menilai, strategi menaikkan gaji pejabat negara sebagai usaha untuk mencegah korupsi yang akan dilaksanakan Prabowo, patut diapresiasi.
Sebelumnya, dalam debat kandidat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin 9 Juni 2014 malam, Prabowo menyatakan, untuk mencegah korupsi jika terpilih menjadi presiden, ia berjanji akan menaikkan gaji pejabat.
Mahfud mengatakan, setiap pemerintahan selalu memiliki program menaikkan gaji pejabat. Namun, kenaikan gaji tersebut belum signifikan dan belum menjadi kebijakan resmi presiden.
"Saya kira semua elemen, semua presiden selalu ingin menaikkan gaji pejabat. Dan agar itu tidak hanya janji, nanti kita coba realisasikan. Kita sudah mencoba hitung-hitungan dari APBN itu mana yang bisa diaplikasikan," tutur Mahfud di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2104).
Saat dikonfirmasi apakah pihaknya dapat menjamin dengan menaikkan gaji, kinerja pejabat akan menjadi maksimal. Sehingga menuai kritikan dari berbagai pihak.
"Ya itu biasa saja. Ini kalau kritik masyarakat pasti ada. Jadi seorang presiden itu harus tegas. Karena mau menaikkan gaji atau tidak, toh juga dikritik," ucapnya.
Menurutnya, yang perlu dipikirkan saat ini adalah, memikirkan sumber dana yang jelas untuk menaikkan gaji pejabat.
"Kalau harus menaikkan (gaji pejabat), harus jelas sumbernya bagaimana. Yang penting kan korupsi dikurangi, dihapus. Lalu uang yang tidak dikorupsi itu bisa dijadikan sebagai tunjangan gaji pejabat, sebagian
untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Mahfud.
Sebelumnya, dalam debat kandidat capres-cawapres yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Senin 9 Juni 2014 malam, Prabowo menyatakan, untuk mencegah korupsi jika terpilih menjadi presiden, ia berjanji akan menaikkan gaji pejabat.
Mahfud mengatakan, setiap pemerintahan selalu memiliki program menaikkan gaji pejabat. Namun, kenaikan gaji tersebut belum signifikan dan belum menjadi kebijakan resmi presiden.
"Saya kira semua elemen, semua presiden selalu ingin menaikkan gaji pejabat. Dan agar itu tidak hanya janji, nanti kita coba realisasikan. Kita sudah mencoba hitung-hitungan dari APBN itu mana yang bisa diaplikasikan," tutur Mahfud di Rumah Polonia, Cipinang Cempedak, Jakarta Timur, Rabu (11/6/2104).
Saat dikonfirmasi apakah pihaknya dapat menjamin dengan menaikkan gaji, kinerja pejabat akan menjadi maksimal. Sehingga menuai kritikan dari berbagai pihak.
"Ya itu biasa saja. Ini kalau kritik masyarakat pasti ada. Jadi seorang presiden itu harus tegas. Karena mau menaikkan gaji atau tidak, toh juga dikritik," ucapnya.
Menurutnya, yang perlu dipikirkan saat ini adalah, memikirkan sumber dana yang jelas untuk menaikkan gaji pejabat.
"Kalau harus menaikkan (gaji pejabat), harus jelas sumbernya bagaimana. Yang penting kan korupsi dikurangi, dihapus. Lalu uang yang tidak dikorupsi itu bisa dijadikan sebagai tunjangan gaji pejabat, sebagian
untuk kesejahteraan masyarakat," pungkas Mahfud.
(maf)
