Bawaslu Sudah Surati Moeldoko Jumat Lalu
Senin, 09 Juni 2014 - 13:42 WIB
Bawaslu Sudah Surati Moeldoko Jumat Lalu
A
A
A
JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengaku sudah melayangkan surat pemanggilan terhadap Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Jenderal Moeldoko Jumat 6 Juni 2014 lalu.
"Jumat kemarin kami menyampaikan undangan ke panglima TNI untuk bisa berkoordinasi atau berkoordinasi mengenai apa yang hal-hal yang perlu dilakukan secara bersama-sama," ujar Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Moeldoko, lanjut dia, dipanggil Bawaslu untuk digali informasinya mengenai isu Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan pendataan warga menjelang pemilu presiden (pilpres).
Meski sudah dilakukan penyelidikan di internal TNI, namun Bawaslu memiliki kepentingan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Moeldoko. Menurutnya, pemanggilan tersebut lebih bersifat koordinasi agar kasus Babinsa tidak terulang kembali.
"Tapi karena kegiatan (pendataan) seperti itu bisa sensitif, supaya tidak menimbulkan kesan di masyarakat bahwa TNI, atau akhirnya masyarakat meragukan netralitas TNI," tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya sendiri percaya jajaran internal TNI bisa mengatasi seputar netralitas TNI akibat tindakan oknum Babinsa. Bawaslu percaya dengan komitmen TNI maupun Polri untuk bersikap netral dan profesional dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu publik digemparkan dengan informasi oknum diduga Babinsa yang melakukan pendataan kepada warga di Jakarta Pusat. Bahkan, dalam pendataan tersebut, Babinsa melakukan pengarahan untuk memilih capres dan cawapres tertentu.
"Jumat kemarin kami menyampaikan undangan ke panglima TNI untuk bisa berkoordinasi atau berkoordinasi mengenai apa yang hal-hal yang perlu dilakukan secara bersama-sama," ujar Komisioner Bawaslu Nelson Simanjuntak di Kantor Bawaslu, Jakarta, Senin (9/6/2014).
Moeldoko, lanjut dia, dipanggil Bawaslu untuk digali informasinya mengenai isu Bintara Pembina Desa (Babinsa) yang melakukan pendataan warga menjelang pemilu presiden (pilpres).
Meski sudah dilakukan penyelidikan di internal TNI, namun Bawaslu memiliki kepentingan untuk mendapatkan penjelasan secara langsung dari Moeldoko. Menurutnya, pemanggilan tersebut lebih bersifat koordinasi agar kasus Babinsa tidak terulang kembali.
"Tapi karena kegiatan (pendataan) seperti itu bisa sensitif, supaya tidak menimbulkan kesan di masyarakat bahwa TNI, atau akhirnya masyarakat meragukan netralitas TNI," tuturnya.
Dia menambahkan, pihaknya sendiri percaya jajaran internal TNI bisa mengatasi seputar netralitas TNI akibat tindakan oknum Babinsa. Bawaslu percaya dengan komitmen TNI maupun Polri untuk bersikap netral dan profesional dalam Pilpres 9 Juli mendatang.
Seperti diberitakan, beberapa waktu lalu publik digemparkan dengan informasi oknum diduga Babinsa yang melakukan pendataan kepada warga di Jakarta Pusat. Bahkan, dalam pendataan tersebut, Babinsa melakukan pengarahan untuk memilih capres dan cawapres tertentu.
(kri)
