Beranda
Nasional
Internasional
Metro
Daerah
Lifestyle
Sports
Ekonomi Bisnis
Teknologi
Sains
Otomotif
Edukasi
Kalam
GenSINDO
Infografis
Video
Foto
Indeks
Kubu Jokowi-JK Gerah Hadapi Isu Kampanye Hitam
Kubu Jokowi-JK Gerah Hadapi Isu Kampanye Hitam
A
A
A
DEPOK - Kubu pasangan Joko Widodo (Jokowi)-Jusuf Kalla (JK) mengklaim, ada ribuan catatan kampanye hitam yang ditujukan untuk pasangan nomor urut dua tersebut.
Hal itu dikatakan anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Agustiani Tio. Menurutnya, sedikitnya ada 2.000 lebih kampanye hitam yang diterima tim.
"Ada 2.000 kampanye hitam menurut catatan kami, sudah menyentuh hal - hal personal, katanya orang China, katanya non muslim, kok bisa di negara Pancasila masih bicara begitu," kata Agustiani di Depok, Minggu (8/6/2014).
"Kami sejak awal periksa akta kelahiran beliau, STTB ijazah, Pak Jokowi muslim dari lahir. Tak ada Hebertus, H adalah Haji. Ini bukan kita bicara masalah SARA dan etnis, karena mulai agak gerah maka terus kami laporkan polisi," ucapnya.
Tio menegaskan, Jokowi tidak terlibat sedikitpun dalam kasus korupsi bus Transhakarta. Ia menuding isu tersebut dihembuskan kubu Prabowo-Hatta lantaran pengacara tersangka Udar Pristono juga menjadi anggota tim sukses Prabowo-Hatta.
"Pak Jokowi tak terlibat di kasus Transjakarta, tersangka yang kita ketahui namanya Pak Udar, pengacaranya adalah anggota tim kampanye sebelah. Ini ditarik politisasi," katanya.
Saat ini, kata Tio, isu pengerahan Babinsa juga mengusik tim mereka. Ia mengklaim tim terus melakukan investigasi di lapangan.
"Masyarakat jangan takut apabila ada Babinsa yang mendatangi, laporkan. Ada dua yang tertangkap, dan masih terus bergerak, cari Babinsa tersebut. Kalau ada yang datangi, catat namanya, kesatuan apa, kita ingin militer netral sebagai pelindung negara," tuturnya.
Tio menjelaskan modus Babinsa antara lain mengaku menjadi anggota PPS ataupun melakukan pendataan DPT. Namun buntutnya, lanjut Tio, mengarahkan untuk memilih pasangan tertentu.
"Tak hanya di Jakarta, ini sudah menyebar sampai Klaten, Cirebon, laporan di daerah. Ketua MPR juga sudah bekukan Babinsa, investigasi ke daerah minta relawan untuk bekerja, makanya akhirnya terungkap. Kita berharap tak ada upaya lain. Kita ingin memposisikan lembaga negara netral," tutupnya.
Hal itu dikatakan anggota Tim Kampanye Nasional Jokowi-JK, Agustiani Tio. Menurutnya, sedikitnya ada 2.000 lebih kampanye hitam yang diterima tim.
"Ada 2.000 kampanye hitam menurut catatan kami, sudah menyentuh hal - hal personal, katanya orang China, katanya non muslim, kok bisa di negara Pancasila masih bicara begitu," kata Agustiani di Depok, Minggu (8/6/2014).
"Kami sejak awal periksa akta kelahiran beliau, STTB ijazah, Pak Jokowi muslim dari lahir. Tak ada Hebertus, H adalah Haji. Ini bukan kita bicara masalah SARA dan etnis, karena mulai agak gerah maka terus kami laporkan polisi," ucapnya.
Tio menegaskan, Jokowi tidak terlibat sedikitpun dalam kasus korupsi bus Transhakarta. Ia menuding isu tersebut dihembuskan kubu Prabowo-Hatta lantaran pengacara tersangka Udar Pristono juga menjadi anggota tim sukses Prabowo-Hatta.
"Pak Jokowi tak terlibat di kasus Transjakarta, tersangka yang kita ketahui namanya Pak Udar, pengacaranya adalah anggota tim kampanye sebelah. Ini ditarik politisasi," katanya.
Saat ini, kata Tio, isu pengerahan Babinsa juga mengusik tim mereka. Ia mengklaim tim terus melakukan investigasi di lapangan.
"Masyarakat jangan takut apabila ada Babinsa yang mendatangi, laporkan. Ada dua yang tertangkap, dan masih terus bergerak, cari Babinsa tersebut. Kalau ada yang datangi, catat namanya, kesatuan apa, kita ingin militer netral sebagai pelindung negara," tuturnya.
Tio menjelaskan modus Babinsa antara lain mengaku menjadi anggota PPS ataupun melakukan pendataan DPT. Namun buntutnya, lanjut Tio, mengarahkan untuk memilih pasangan tertentu.
"Tak hanya di Jakarta, ini sudah menyebar sampai Klaten, Cirebon, laporan di daerah. Ketua MPR juga sudah bekukan Babinsa, investigasi ke daerah minta relawan untuk bekerja, makanya akhirnya terungkap. Kita berharap tak ada upaya lain. Kita ingin memposisikan lembaga negara netral," tutupnya.
(maf)
Explore More