Pengamanan Wilayah Maritim Belum Optimal
Rabu, 04 Juni 2014 - 10:32 WIB
Pengamanan Wilayah Maritim Belum Optimal
A
A
A
JAKARTA - Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) menilai pengamanan
wilayah maritim belum optimal. Hingga kini pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu di perairan Indonesia masih terus terjadi.
“Bakorkamla akan terus meningkatkan intensifikasi patroli untuk pengendalian keamanan laut,” ujar Kepala Pusat Operasional Bakorkamla Laksmana TNI Wuspo Lukito saat pembukaan penyegaran komandan/nahkoda kapal patroli dan pengawak Satgas ke-XXXV tahun 2014 di Jakarta, Selasa 3 Juni 2014.
Dia mengaku hingga kini pihaknya masih menemukan beragam pelanggaran laut seperti, pada dokumentasi kapal, muatan, pengangkutan ilegal, pencemaran lingkungan laut.
Termasuk tindak kejahatan baik konvensional maupun non konvensional serta transnational crime. “Kita masih mendapat informasi soal kecelakaan laut, kapal tenggelam, kandas dan terbakar di perairan hingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Bakorkamla, operasi bersama yang
dilakukan pada 2013 lalu berhasil menyelamatkan kerugian negara Rp157,6 miliar.
Sedangkan, pada tahun ini jumlah kerugian yang berhasil diselamatkan hingga Mei mencapai Rp1,4 miliar. “Patroli bersama yang melibatkan TNI AL, Polair Polri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Bea Cukai di perairan Indonesia sangat efektif untuk menekan pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia,” tuturnya.
Pertemuan kali ini, kata dia, selain membahas isu aktual keamanan maritim, batas maritim, tindakan dan perlakuan bagi nelayan di batas maritim antara Indonesia-Malaysia juga membahas tentang materi teknis penawasan kapal dan pesawat udara asing di perairan yuridiksi Indonesia.
Sementara itu, Wadan Timkorkamla Satgas III Ambon Kolonel Laut I Dewa Putu Gede Supartha mengatakan, perairan Indonesia harus dilindungi dari berbagai pelanggaran seperti pencurian ikan, penyelundupan, illegal logging, pertambangan dan sebagainya.
Dia mengaku, Bakorkamla telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan seperti, pencurian ikan yang kerap terjadi di perairan Natuna dan Aru, Papua. Kemudian, aksi perompakan di perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau.
wilayah maritim belum optimal. Hingga kini pelanggaran oleh pihak-pihak tertentu di perairan Indonesia masih terus terjadi.
“Bakorkamla akan terus meningkatkan intensifikasi patroli untuk pengendalian keamanan laut,” ujar Kepala Pusat Operasional Bakorkamla Laksmana TNI Wuspo Lukito saat pembukaan penyegaran komandan/nahkoda kapal patroli dan pengawak Satgas ke-XXXV tahun 2014 di Jakarta, Selasa 3 Juni 2014.
Dia mengaku hingga kini pihaknya masih menemukan beragam pelanggaran laut seperti, pada dokumentasi kapal, muatan, pengangkutan ilegal, pencemaran lingkungan laut.
Termasuk tindak kejahatan baik konvensional maupun non konvensional serta transnational crime. “Kita masih mendapat informasi soal kecelakaan laut, kapal tenggelam, kandas dan terbakar di perairan hingga menimbulkan korban jiwa dan harta benda,” ujarnya.
Berdasarkan data yang dimiliki Bakorkamla, operasi bersama yang
dilakukan pada 2013 lalu berhasil menyelamatkan kerugian negara Rp157,6 miliar.
Sedangkan, pada tahun ini jumlah kerugian yang berhasil diselamatkan hingga Mei mencapai Rp1,4 miliar. “Patroli bersama yang melibatkan TNI AL, Polair Polri, Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dan Bea Cukai di perairan Indonesia sangat efektif untuk menekan pelanggaran yang terjadi di perairan Indonesia,” tuturnya.
Pertemuan kali ini, kata dia, selain membahas isu aktual keamanan maritim, batas maritim, tindakan dan perlakuan bagi nelayan di batas maritim antara Indonesia-Malaysia juga membahas tentang materi teknis penawasan kapal dan pesawat udara asing di perairan yuridiksi Indonesia.
Sementara itu, Wadan Timkorkamla Satgas III Ambon Kolonel Laut I Dewa Putu Gede Supartha mengatakan, perairan Indonesia harus dilindungi dari berbagai pelanggaran seperti pencurian ikan, penyelundupan, illegal logging, pertambangan dan sebagainya.
Dia mengaku, Bakorkamla telah melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah rawan seperti, pencurian ikan yang kerap terjadi di perairan Natuna dan Aru, Papua. Kemudian, aksi perompakan di perairan Selat Malaka dan Kepulauan Riau.
(dam)
