Pemerintah Dinilai Tak Terbuka Soal Dana Desa
Minggu, 01 Juni 2014 - 20:30 WIB
Pemerintah Dinilai Tak Terbuka Soal Dana Desa
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dinilai tidak terbuka terkait persoalan dana desa. Pasalnya, hingga kini belum jelas subtansi Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) terkait dana desa.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pemekaran dan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai, RPP Undang-undang (UU) Desa terutama terkait dana desa sangat kurang konsultasi publik dan cenderung elitis.
Seharusnya PP disusun secara partisipatif, apalagi persoalan dana desa merupakan hal yang baru bagi masyarakat desa dan aparat desa. Seperti diketahui, pemerintah berencana menerbitkan dua PP yakni, PP tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan PP dana desa.
“Yang sangat lemah RPP dana desa. Untuk Dirjen PMD (Pemberdayaan dan Desa)l ebih memfasilitasi. RPP Dana Desa kan memang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedangkan untuk Penyelenggaraan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemenkeu ini selalu bermasalah soal keterbukaan,” katanya kepada KORAN SINDO. Minggu (1/6/2014).
Dia mengkritisi cara kerja pemerintah yang masih elitis dalam membahas PP. Padahal UU Desa sendiri merupakan momentum dalam mengubah paradigma desa yang sebelumnya hanya objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.
“Kita sedang mengubah paradigma desa untuk jadi subjek pembangunan. Aparat desa dan masyarakat sudah harus dijadikan subjek sejak proses pembuatan PP. Bukan malah menunggu saat pelaksanaan PP,” ungkapnya.
Tidak terbukanya pembahasan PP dana desa membuat ketidakjelasan subtansi dari PP tersebut. Padahal pekan lalu draf RPP tersebut telah disampaikan kepada presiden. “Hingga kini masih abu-abu apa itu isi RPP dana desa,” ungkapnya.
Robert mengakui cukup sulit untuk mendapatkan draft RPP dana desa, sehingga sulit mengetahui apakah RPP ini sudah memperhitungkan kemampuan aparat desa dalam mengelola anggaran.
Kemudian, apakah RPP tersebut sudah mempersiapkan desa yang memiliki kondisi berbeda-beda. “Bagaimana pertanggungjawabnnya? Ini bagaimana bentuknya, apakah hanya bertanggungjawab kepada intra desa atau secara vertikal," ucapnya.
"Kalau intra kan melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sedangkan vertikal melalui pemerintah daerah (pemda) atau mungkin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini masih abu-abu,” imbuhnya.
Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pemekaran dan Otonomi Daerah (KPPOD), Robert Endi Jaweng menilai, RPP Undang-undang (UU) Desa terutama terkait dana desa sangat kurang konsultasi publik dan cenderung elitis.
Seharusnya PP disusun secara partisipatif, apalagi persoalan dana desa merupakan hal yang baru bagi masyarakat desa dan aparat desa. Seperti diketahui, pemerintah berencana menerbitkan dua PP yakni, PP tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dan PP dana desa.
“Yang sangat lemah RPP dana desa. Untuk Dirjen PMD (Pemberdayaan dan Desa)l ebih memfasilitasi. RPP Dana Desa kan memang di Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sedangkan untuk Penyelenggaraan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Kemenkeu ini selalu bermasalah soal keterbukaan,” katanya kepada KORAN SINDO. Minggu (1/6/2014).
Dia mengkritisi cara kerja pemerintah yang masih elitis dalam membahas PP. Padahal UU Desa sendiri merupakan momentum dalam mengubah paradigma desa yang sebelumnya hanya objek pembangunan menjadi subjek pembangunan.
“Kita sedang mengubah paradigma desa untuk jadi subjek pembangunan. Aparat desa dan masyarakat sudah harus dijadikan subjek sejak proses pembuatan PP. Bukan malah menunggu saat pelaksanaan PP,” ungkapnya.
Tidak terbukanya pembahasan PP dana desa membuat ketidakjelasan subtansi dari PP tersebut. Padahal pekan lalu draf RPP tersebut telah disampaikan kepada presiden. “Hingga kini masih abu-abu apa itu isi RPP dana desa,” ungkapnya.
Robert mengakui cukup sulit untuk mendapatkan draft RPP dana desa, sehingga sulit mengetahui apakah RPP ini sudah memperhitungkan kemampuan aparat desa dalam mengelola anggaran.
Kemudian, apakah RPP tersebut sudah mempersiapkan desa yang memiliki kondisi berbeda-beda. “Bagaimana pertanggungjawabnnya? Ini bagaimana bentuknya, apakah hanya bertanggungjawab kepada intra desa atau secara vertikal," ucapnya.
"Kalau intra kan melalui Badan Pemusyawaratan Desa (BPD), sedangkan vertikal melalui pemerintah daerah (pemda) atau mungkin Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ini masih abu-abu,” imbuhnya.
(maf)
