Tiga Hal Penting Penegakan Hukum versi Hatta Rajasa
Minggu, 25 Mei 2014 - 22:38 WIB
Tiga Hal Penting Penegakan Hukum versi Hatta Rajasa
A
A
A
JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) yang diusung Partai Gerindra dengan sejumlah partai politik (parpol), Hatta Rajasa, memiliki pandangan terkait masalah hukum di Indonesia.
Hatta menilai yang perlu diperhatikan pertama kali ialah adanya kepastian hukum di Tanah Air untuk kepastian berinvestasi.
"Negara kita tidak boleh dinilai orang yang tidak bisa memberikan satuan dalam berinvestasi, di dalam berinvestasi adalah kesatuan yang penting. Harus kita jaga," ujarnya di kediaman Akbar Tandjung, Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2014).
Selain kepastian hukum, juga perlu adanya penegakan hukum yang mengedepankan tiga hal penting. Pertama ialah adanya pendidikan hukum sejak usia dini.
"Mulai dari sekolah dasar ini bagian dari politik membangun bangsa. Nah ini misalkan warung jujur adalah bagian dari pendidikan," ujarnya.
Dalam penegakan hukum itu, kata mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini, perlu adanya perangkat peraturan yang bisa memastikan adanya landasan dalam penegakan hukum tersebut.
"Juga pencegahan melekat ini juga bagian yang penting, ya sistem harus kita kembangkan kemudian reformasi birokrasi harus kita lakukan. Ketiga, adalah penindakan tegas," pungkasnya.
Hatta menilai yang perlu diperhatikan pertama kali ialah adanya kepastian hukum di Tanah Air untuk kepastian berinvestasi.
"Negara kita tidak boleh dinilai orang yang tidak bisa memberikan satuan dalam berinvestasi, di dalam berinvestasi adalah kesatuan yang penting. Harus kita jaga," ujarnya di kediaman Akbar Tandjung, Jalan Purnawarman, Jakarta Selatan, Minggu (25/5/2014).
Selain kepastian hukum, juga perlu adanya penegakan hukum yang mengedepankan tiga hal penting. Pertama ialah adanya pendidikan hukum sejak usia dini.
"Mulai dari sekolah dasar ini bagian dari politik membangun bangsa. Nah ini misalkan warung jujur adalah bagian dari pendidikan," ujarnya.
Dalam penegakan hukum itu, kata mantan Menteri Koordinator bidang Perekonomian ini, perlu adanya perangkat peraturan yang bisa memastikan adanya landasan dalam penegakan hukum tersebut.
"Juga pencegahan melekat ini juga bagian yang penting, ya sistem harus kita kembangkan kemudian reformasi birokrasi harus kita lakukan. Ketiga, adalah penindakan tegas," pungkasnya.
(hyk)
