Plus Minus JK Jadi Cawapres Jokowi
Selasa, 20 Mei 2014 - 05:36 WIB
Plus Minus JK Jadi Cawapres Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Calon Presiden (Capres) PDIP Joko Widodo (Jokowi) resmi memilih Jusuf Kalla (JK) sebagai calon wakil presiden (cawapres). Padahal, sebelumnya juga mencuat nama Ketua KPK Abraham Samad yang digadang-gadang akan mendampingi mantan Wali Kota Solo tersebut.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, keputusan Jokowi memilih mantan wakil presiden tersebut memiliki plus dan minus.
"Minusnya, banyak kelompok muda yang kecewa karena JK dianggap bagian dari rezim lama SBY yang gagal, mereka menghendaki figur baru yang reformis seperti Abraham Samad," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (20/5/2014).
Selain itu, kata Zaki, bisnis JK yang menggurita saat masih berkuasa juga banyak dipertanyakan. Dilanjutkannya, kekhawatiran itu kembali muncul jika JK kembali duduk di kekuasaan.
"Banyak yang khawatir jika bisnis JK tidak terkendali justru merugikan Jokowi yang mengusung program ekonomi kerakyatan," tandasnya.
Lantas, apa plus yang dimiliki Ketua PMI itu? Ia menilai, JK relatif bisa diterima partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP. JK juga diharapkan bisa mengamankan atau mengambil alih Golkar ketika terpilih menjadi wapres untuk kedua kali nantinya.
"Megawati agaknya yakin JK mampu men-take over kepemimpinan Golkar dari Ical pada Munas September mendatang. Dengan begitu pemerintahan bisa lebih aman dengan Golkar yang sudah di bawah kendali," pungkasnya.
Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak mengatakan, keputusan Jokowi memilih mantan wakil presiden tersebut memiliki plus dan minus.
"Minusnya, banyak kelompok muda yang kecewa karena JK dianggap bagian dari rezim lama SBY yang gagal, mereka menghendaki figur baru yang reformis seperti Abraham Samad," ujarnya ketika dihubungi Sindonews, Selasa (20/5/2014).
Selain itu, kata Zaki, bisnis JK yang menggurita saat masih berkuasa juga banyak dipertanyakan. Dilanjutkannya, kekhawatiran itu kembali muncul jika JK kembali duduk di kekuasaan.
"Banyak yang khawatir jika bisnis JK tidak terkendali justru merugikan Jokowi yang mengusung program ekonomi kerakyatan," tandasnya.
Lantas, apa plus yang dimiliki Ketua PMI itu? Ia menilai, JK relatif bisa diterima partai-partai yang berkoalisi dengan PDIP. JK juga diharapkan bisa mengamankan atau mengambil alih Golkar ketika terpilih menjadi wapres untuk kedua kali nantinya.
"Megawati agaknya yakin JK mampu men-take over kepemimpinan Golkar dari Ical pada Munas September mendatang. Dengan begitu pemerintahan bisa lebih aman dengan Golkar yang sudah di bawah kendali," pungkasnya.
(kri)
