Pimpinan KPK akan Minta Klarifikasi Abraham Samad
Selasa, 20 Mei 2014 - 00:13 WIB
Pimpinan KPK akan Minta Klarifikasi Abraham Samad
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan meminta klarifikasi Abraham Samad, terkait kabar tentang pertemuanya dengan Calon Presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Joko Widodo (Jokowi) di Yogyakarta.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Abraham akan dikonfirmasi mengenai pertemuannya dengan Jokowi di Bandara Adisucipto Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Begitupun soal di Yogya, apakah sudah ada komunikasi akan ketemu Pak Jokowi, itu semua pertanyaan yang akan dikonfirmasi dan diklarifikasi," kata Bambang di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/5/2014).
Rencananya, kata Bambang, pimpinan KPK akan menggelar rapat hari ini. Namun ada beberapa pimpinan yang tidak bisa hadir.
Dia menjelaskan, dalam rapat itu akan diklarifikasi mengenai pernyataan Abraham yang sudah mendapat restu internal KPK untuk maju sebagai cawapres. "Jika belum diklarifikasi dan dikonfirmasi, maka kemudian kami tidak bisa katakan ini ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran," imbuhnya.
Bambang mengatakan, belum bisa memutuskan perlu atau tidak pembentukan komite etik untuk klarifikasi Abraham. "Bisa saja itu sudah disampaikan kepada pimpinan yang lain. Itu yang harus kami cek," kata Bambang.
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, Abraham akan dikonfirmasi mengenai pertemuannya dengan Jokowi di Bandara Adisucipto Yogyakarta beberapa waktu lalu.
"Begitupun soal di Yogya, apakah sudah ada komunikasi akan ketemu Pak Jokowi, itu semua pertanyaan yang akan dikonfirmasi dan diklarifikasi," kata Bambang di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (19/5/2014).
Rencananya, kata Bambang, pimpinan KPK akan menggelar rapat hari ini. Namun ada beberapa pimpinan yang tidak bisa hadir.
Dia menjelaskan, dalam rapat itu akan diklarifikasi mengenai pernyataan Abraham yang sudah mendapat restu internal KPK untuk maju sebagai cawapres. "Jika belum diklarifikasi dan dikonfirmasi, maka kemudian kami tidak bisa katakan ini ada pelanggaran atau tidak ada pelanggaran," imbuhnya.
Bambang mengatakan, belum bisa memutuskan perlu atau tidak pembentukan komite etik untuk klarifikasi Abraham. "Bisa saja itu sudah disampaikan kepada pimpinan yang lain. Itu yang harus kami cek," kata Bambang.
(dam)
