KPK dorong perbaikan layanan pemerintah daerah
Senin, 12 Mei 2014 - 15:14 WIB
KPK dorong perbaikan layanan pemerintah daerah
A
A
A
Sindonews.com - Sejumlah kepala daerah mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kehadiran para kepala daerah ini untuk mengikuti pemaparan KPK tentang survei integritas dan rekomitmen peserta Support to Indonesia's Islands of Integrity (SIPS).
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan rapat kerja dengan KPK untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan terkait pelayanan publik.
"Untuk mengevaluasi dua tahun kerja yang ada terhadap berbagai pelayanan-pelayanan publik yang diharapkan tanpa korupsi," Yasin Limpo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (12/5/2014).
Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu hadir sejumlah bupati, wali kota. Dia berharap daerahnya menjadi contoh dalam pencegahan korupsi.
Syahrul tidak menampik pertemuan itu juga membahas soal perizinan dalam berbagai kegiatan seperti pada sektor penanaman modal atau investasi.
"Itulah, izin-izin ini dilakukan di satu atap. Penggabungan sampai 67 unit kerja dalam satu tempat perizinan dan itu yang kami lakukan di Sulawesi Selatan. Beberapa izin disatukan, seluruh izin se-SKPD pada satu tempat perizinan," tegas Yasin Limpo.
Wali Kota Makassar terpilih, Muhammad Ramdhan Pomanto yang ikut hadir dalam pertemuan itu menegaskan bertekad menciptakan Makassar bebas korupsi.
"Saya punya misi adalah mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi, maka yang pertama saya buat adalah transparansi," kata Muhammad.
Dia meminta KPK melakukan pendampingan untuk mencegah korupsi. Bahkan, Muhammad berjanji akan memberikan ruang kepada KPK. "Saya sampaikan bukan hanya korupsinya yang berbahaya tapi juga memperkaya orang lainnya yang sangat berbahaya. Saya minta supervisi dari KPK, kalau perlu ada ruang KPK di situ untuk mengikuti kami. Terserah apa 6 bulan atau setahun untuk mendampingi kami," tuturnya.
Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo mengungkapkan rapat kerja dengan KPK untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan terkait pelayanan publik.
"Untuk mengevaluasi dua tahun kerja yang ada terhadap berbagai pelayanan-pelayanan publik yang diharapkan tanpa korupsi," Yasin Limpo di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (12/5/2014).
Dia menjelaskan, dalam pertemuan itu hadir sejumlah bupati, wali kota. Dia berharap daerahnya menjadi contoh dalam pencegahan korupsi.
Syahrul tidak menampik pertemuan itu juga membahas soal perizinan dalam berbagai kegiatan seperti pada sektor penanaman modal atau investasi.
"Itulah, izin-izin ini dilakukan di satu atap. Penggabungan sampai 67 unit kerja dalam satu tempat perizinan dan itu yang kami lakukan di Sulawesi Selatan. Beberapa izin disatukan, seluruh izin se-SKPD pada satu tempat perizinan," tegas Yasin Limpo.
Wali Kota Makassar terpilih, Muhammad Ramdhan Pomanto yang ikut hadir dalam pertemuan itu menegaskan bertekad menciptakan Makassar bebas korupsi.
"Saya punya misi adalah mewujudkan pelayanan publik yang bebas korupsi, maka yang pertama saya buat adalah transparansi," kata Muhammad.
Dia meminta KPK melakukan pendampingan untuk mencegah korupsi. Bahkan, Muhammad berjanji akan memberikan ruang kepada KPK. "Saya sampaikan bukan hanya korupsinya yang berbahaya tapi juga memperkaya orang lainnya yang sangat berbahaya. Saya minta supervisi dari KPK, kalau perlu ada ruang KPK di situ untuk mengikuti kami. Terserah apa 6 bulan atau setahun untuk mendampingi kami," tuturnya.
(dam)
