KPU janji rekapitulasi suara nasional selesai tepat waktu
Sabtu, 03 Mei 2014 - 16:27 WIB
KPU janji rekapitulasi suara nasional selesai tepat waktu
A
A
A
Sindonews.com - Hingga hari kedelapan rekap suara tingkat nasional, Komisi Pemilihan Umum (KPU) baru membahas 22 provinsi. Dari jumlah itu baru sembilan provinsi yang berhasil ditetapkan, sedangkan 13 diantaranya ditunda karena masih menyisakan masalah.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merencanakan untuk menyelesaikan rekapitulasi pada tanggal 6 Mei 2014. Artinya KPU hanya memiliki waktu sekira tiga hari lagi. Meskipun tersisa tiga hari lagi, KPU masih optimis rekapitulasi bisa selesai tepat waktu.
"Forum ini dihadiri oleh para pihak, ada KPU, Bawaslu, saksi partai politik, ada saksi DPD, juga disaksikan secara luas oleh masyarakat. Jadi kinerja forum ini ditentukan oleh pihak itu, semua pihak pasti menginginkan jadwalnya tercapai," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Sabtu (3/5/2014).
Husni mengatakan, pihaknya tidak memiliki upaya khusus untuk mempercepat rekapitulasi agar sesuai jadwal. Dia hanya berupaya maksimal untuk mengakomodir penyelesaian masalah yang ada sekaligus menetapkan rekap secara nasional.
"Jadi kalau mau kebut-kebutan mungkin kemarin sudah ditetapkan semuanya. Tapi kita tetap optimis, karena kan penetapannya tanggal 9 (Mei 2014)," ucapnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Komisioner KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bisa dikenakan hukum pidana jika proses pemilu itu sampai menyalahi jadwal yang telah ditetapkan.
"KPU harus mengambil risiko itu, menyelesaikan sebelum tanggal sembilan. Kalau lewat dari tanggal sembilan, jelas sekali delik pidananya sudah menunggu," tegas Ketua Bawaslu, Muhammad.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah merencanakan untuk menyelesaikan rekapitulasi pada tanggal 6 Mei 2014. Artinya KPU hanya memiliki waktu sekira tiga hari lagi. Meskipun tersisa tiga hari lagi, KPU masih optimis rekapitulasi bisa selesai tepat waktu.
"Forum ini dihadiri oleh para pihak, ada KPU, Bawaslu, saksi partai politik, ada saksi DPD, juga disaksikan secara luas oleh masyarakat. Jadi kinerja forum ini ditentukan oleh pihak itu, semua pihak pasti menginginkan jadwalnya tercapai," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta. Sabtu (3/5/2014).
Husni mengatakan, pihaknya tidak memiliki upaya khusus untuk mempercepat rekapitulasi agar sesuai jadwal. Dia hanya berupaya maksimal untuk mengakomodir penyelesaian masalah yang ada sekaligus menetapkan rekap secara nasional.
"Jadi kalau mau kebut-kebutan mungkin kemarin sudah ditetapkan semuanya. Tapi kita tetap optimis, karena kan penetapannya tanggal 9 (Mei 2014)," ucapnya.
Sementara itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengingatkan Komisioner KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu bisa dikenakan hukum pidana jika proses pemilu itu sampai menyalahi jadwal yang telah ditetapkan.
"KPU harus mengambil risiko itu, menyelesaikan sebelum tanggal sembilan. Kalau lewat dari tanggal sembilan, jelas sekali delik pidananya sudah menunggu," tegas Ketua Bawaslu, Muhammad.
(kur)
