Pungli Pantura

TEMUAN Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo tentang adanya pungutan liar (pungli) di jembatan timbang, sebenarnya bukan hal yang baru.

Adanya pungli di setiap jembatan timbang di beberapa jalan di Indonesia seolah sudah menjadi rahasia umum atau sudah menjadi pembicaraan masyarakat secara luas. Bahkan konon, pungli tersebut sudah terjadi selama bertahuntahun dan sudah menjadi kebiasaan bagi petugas. Temuan Ganjar tersebut seolah mempertegas bahwa pungli di jembatan timbang memang benar-benar ada.

Karena bukan rahasia umum dan dibenarkan karena temuan Ganjar, masyarakat seolah semakin keras berteriak bahwa apa yang menjadi kebiasaan di jembatan timbang tersebut adalah penyakit yang sangat memalukan. Penyakit yang sulit disembuhkan karena memang sengaja dipelihara dari level bawah hingga atas.

Karena seolah sudah menjadi kebiasaan, pungli di jembatan timbang adalah sebuah tindakan yang biasa. Namun, akibat dari pungli tersebut dampak negatifnya sungguh luar biasa. Denda terhadap kendaraan yang bertonase melebih batas yang telah ditentukan tidak masuk ke kas pemerintah daerah. Karena banyak kendaraan melebih tonase, kerusakan jalan seolah hanya menghitung hari. Karena jalanan rusak maka distribusi ekonomi melambat dan biaya distribusi bisa membengkak beberapa kali lipat.

Temuan Ganjar seolah menunjukkan bahwa jalan pantai utara (pantura) Pulau Jawa akan terus mengalami kerusakan karena terbebani dengan kendaraan dengan tonase yang melebihi standar yang telah ditentukan. Masyarakat tentu sudah sangat akrab dengan kerusakan jalan yang setiap tahun terjadi di jalur pantura sepanjang Pulau Jawa, terutama Jawa Barat dan Jawa Tengah.

Bahkan setiap tahun dan biasanya menjelang arus mudik, masyarakat akan dihadapkan pada persoalan kerusakan jalur pantura. Setiap tahun cerita jalan rusak di wilayah pantura selalu ada, sehingga menjadi wajar jika proyek perbaikan jalur pantura disebut sebagai proyek abadi atau selamanya selalu akan ada. Dan, kondisi ini tidak lepas karena pembiaran dari aparat kita terhadap kondisi kendaraan yang melintas di jalur pantura.

Jika aparat tegas menegakkan aturan dan bersih dari sogokan, tentu proyek pantura bukan proyek abadi. Pungli yang ditemukan Ganjar memang hanya sekitar Rp10.000 hingga Rp20.000. Namun jika puluhan, atau ratusan atau bahkan ribuan setiap bulannya, jumlah pungli menjadi angka yang fantastis. Pada 2012, Hipmi Center menyebut pungli yang terjadi di jalur pantura sebesar Rp25 triliun, jumlah yang sangat cukup untuk membuat jalur pantura lebih layak untuk dilalui.

Meski kerusakan pantura disebabkan oleh konstruksi jalan yang tidak pas atau drainase yang buruk, tampaknya penyebab utama rusaknya jalur pantura adalah kendaraan yang melebihi tonase diperbolehkan melintas di jalur tersebut. Lalu, apakah kesalahan hanya ditumpukan kepada kendaraankendaraan yang melebih tonase? Tidak juga. Pemerintah juga gagal dalam memberikan alternatif dalam menyediakan jalur distribusi.

Jika ingin menjadikan jalan antar provinsi lebih layak dilalui, para pengusaha yang ingin mendistribusikan barang-barangnya juga harus diberikan alternatif jalur lain seperti rel ataupun laut.

Namun, pemerintah seolah terlambat sehingga memaksa kendaraan-kendaraan tersebut hanya bisa mendistribusikan hanya melalui jalan raya. Kasus temuan Ganjar di jembatan timbang Subah, Kabupaten Batang, Jateng pada Minggu (27/4) malam ini semakin menunjukkan bahwa tindakan-tindakan korupsi bukan hanya permainan golongan atas, melainkan juga terjadi hingga bawah.

Selain itu, tindakan-tindakan korupsi yang dilakukan aparat mengakibatkan bahwa pembangunan di negeri ini menjadi terhambat. Sekali lagi, pemerintah tentu sangat sadar tentang hal ini, sayang tidak mempunyai keberanian untuk memberantas ini.

Atau pemerintah yang gagal memberantas pungli di wilayahnya, justru ikut terlibat sehingga jika memberantas pungli tersebut berarti juga memberantas dirinya sendiri? Jika ini benar-benar terjadi, yang dibutuhkan adalah pemimpin yang jujur dan berani bukan pemimpin yang sekadar pintar.