PPP diibaratkan pupuk bawang dalam koalisi

Sindonews.com - Dianulirnya semua langkah yang diambil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali dalam koalisi dengan Partai Gerindra dan dukungan terhadap pencapresan Prabowo Subianto dinilai tak menguntungkan berlambang Kakbah ini. Bahkan, kepercayaan parpol lain terhadap PPP cenderung tergerus.

"Dengan kondisi yang sudah babak belur seperti saat ini, koalisi ke manapun PPP akan dilihat sebagai pupuk bawang (tidak masuk dalam hitungan atau tidak diperhitungkan)," ujar Pengamat Politik dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta Zaki Mubarak ketika dihubungi Sindonews, Jumat (25/4/2014).

Ia menilai, PPP saat ini masukd alam kategori partai yang sedang sakit (sick party). Zaki menduga sampai deadline koalisi, PPP tidak mampu memutuskan akan bergabung kemana.

"Akhirnya, para politisinya dibebaskan bermain dengan dan untuk capres siapa saja. Kalau ini yang terjadi, parpol Islam tengah menempuh jalan kematiannya. Secara kelembagaan sudah tidak berfungsi," jelasnya.

Seperti diketahui, PPP akhirnya menyelesaikan Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) III. Dalam pertemuan yang diadakan selama dua hari mereka menetapkan empat keputusan yang disetujui 28 dewan pimpinan wilayah (DPW) dan sejumlah pengurus harian dewan pimpinan pusat (DPP).

"Pertama kita menerima fatwa islah dari Ketua Majelis Syariah PPP KH Maimun Zubair," kata Wakil Ketua Umum PPP Lukman Hakim Saifuddin di Hotel Seruni, Bogor, Jawa Barat, kemarin.

Keputusan kedua adalah, mengamanatkan kepada majelis musyawarah partai secara kolektif kolegial untuk melakukan lobi-lobi politik dalam rangka penjajakan koalisi partai serta komunikasi menentukan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres).

Keputusan ketiga adalah meminta kepada DPP PPP untuk melaksanakan rapat pimpinan nasional (Rapimnas) dalam waktu dekat. "Selambat-lambatnya minggu pertama bulan Mei 2014 untuk menetapkan koalisi serta capres atau cawapres dari PPP," terangnya.

Keputusan terakhir adalah sepakat untuk menggelar muktamar lebih cepat yang seharusnya dilaksanakan tahun 2015. "Muktamar dipercepat selambat-lambatnya satu bulan setelah Pemilu Presiden 2014," jelasnya.