SBY pantau proses hukum kasus e-KTP
Kamis, 24 April 2014 - 14:07 WIB
SBY pantau proses hukum kasus e-KTP
A
A
A
Sindonews.com - Juru Bicara (Jubir) Kepresidenan, Julian Aldrin Pasha mengatakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) selalu memantau proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan jajarannya.
Termasuk, kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012, yang belum lama ini menyeret pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Presiden tentu mengikuti perkembangan proses hukum di KPK, semua hal yang berkaitan dengan pejabat di kementerian," ujar Julian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Kendati demikian, kata dia, pihaknya tidak ingin mengomentari proses hukum yang sedang berjalan, hingga ada keputusan tetap dari pengadilan. "Tentu kami tidak bisa berkomentar, sebelum itu ada keputusan dari pengadilan. Sampai dititik itu saya belum bisa berkomentar," tuturnya.
Seperti diketahui, belum lama ini KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiharto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.
Sugiharto merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp6 triliun. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan.
Termasuk, kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012, yang belum lama ini menyeret pejabat di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Presiden tentu mengikuti perkembangan proses hukum di KPK, semua hal yang berkaitan dengan pejabat di kementerian," ujar Julian di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (24/4/2014).
Kendati demikian, kata dia, pihaknya tidak ingin mengomentari proses hukum yang sedang berjalan, hingga ada keputusan tetap dari pengadilan. "Tentu kami tidak bisa berkomentar, sebelum itu ada keputusan dari pengadilan. Sampai dititik itu saya belum bisa berkomentar," tuturnya.
Seperti diketahui, belum lama ini KPK menetapkan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Kependudukan Pencatatan Sipil (Dukcapil) pada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiharto, sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) tahun anggaran 2011-2012.
Sugiharto merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam proyek pengadaan e-KTP tahun anggaran 2011-2012 dengan nilai anggaran mencapai Rp6 triliun. Sugiharto diduga melakukan penyalahgunaan kewenangan.
(maf)
