27 DPW PPP desak DPP jatuhkan sanksi untuk SDA
Minggu, 13 April 2014 - 22:23 WIB
27 DPW PPP desak DPP jatuhkan sanksi untuk SDA
A
A
A
Sindonews.com - Peristiwa politik mengenai kehadiran Ketua umum PPP Suryadharma Ali (SDA) di kampanye Partai Gerindra, di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK), Senayan, Jakarta pada Minggu 23 Maret 2014 yang lalu, berbuntut panjang.
Pasalnya, pada malam ini sebanyak 27 dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menggelar rapat membahas nasib ketua umum mereka, Suryadharma Ali (SDA) di Hotel Lor In, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Salah satu kesepakatan mereka adalah mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk menjatuhkan sanksi kepada SDA.
"Kesepakatan kami adalah mendesak kepada DPP PPP untuk meminta pertanggung jawaban beliau ketua umun PPP sekaligus kemudian juga melakukan langkah-langkah sanksi disiplin partai," ujar Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat Rachmat Yasin di Hotel Lor In, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/4/2014).
Mereka menilai SDA telah melanggar sejumlah aturan di dalam partai berlambang Kakbah itu.
Di antaranya, melanggar instruksi yang dibuat oleh DPP sendiri, yang isinya adalah tidak boleh melakukan perselingkuhan dengan partai lain, tidak boleh menghadiri kampanye partai lain, tidak boleh membantu secara moril maupun materil kepada partai yang lain.
"Tidak boleh membantu apapun kepada lawan politik atau partai lain. Tapi inilah kemudian dilanggar oleh ketua umum kami," katanya.
Pasalnya, pada malam ini sebanyak 27 dewan pimpinan wilayah (DPW) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) telah menggelar rapat membahas nasib ketua umum mereka, Suryadharma Ali (SDA) di Hotel Lor In, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Salah satu kesepakatan mereka adalah mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PPP untuk menjatuhkan sanksi kepada SDA.
"Kesepakatan kami adalah mendesak kepada DPP PPP untuk meminta pertanggung jawaban beliau ketua umun PPP sekaligus kemudian juga melakukan langkah-langkah sanksi disiplin partai," ujar Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Jawa Barat Rachmat Yasin di Hotel Lor In, Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu (13/4/2014).
Mereka menilai SDA telah melanggar sejumlah aturan di dalam partai berlambang Kakbah itu.
Di antaranya, melanggar instruksi yang dibuat oleh DPP sendiri, yang isinya adalah tidak boleh melakukan perselingkuhan dengan partai lain, tidak boleh menghadiri kampanye partai lain, tidak boleh membantu secara moril maupun materil kepada partai yang lain.
"Tidak boleh membantu apapun kepada lawan politik atau partai lain. Tapi inilah kemudian dilanggar oleh ketua umum kami," katanya.
(hyk)
