Wiranto: Jangan sampai ada pemimpin hasil rekayasa
Rabu, 09 April 2014 - 11:25 WIB
Wiranto: Jangan sampai ada pemimpin hasil rekayasa
A
A
A
Sindonews.com - Calon Presiden dari Partai Hanura Wiranto berharap pesta demokrasi yang digelar setiap lima tahun itu berjalan lancar tanpa ada konflik dan permasalahan.
"Ini kontes demokrasi yang harus ditunjukan kepada dunia. Indonesia harus tunjukan bahwa kita negara demokrasi. Pemilu ini harus tidak ada permasalahan, tidak ada konflik, jujur, adil dan transparan," ujar Wiranto saat ditemui di TPS 10 di Jalan Masjid Al Ikhlas, Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2014).
Mantan Panglima TNI itu berharap pemimpin yang terpilih bukan dari hasil rekayasa yang akan mencederai proses politik. Rekayasa atau manipulasi kualitas pemimpin dengan berbagai cara akan merugikan bangsa Indonesia.
"Kalah menang biasa, tapi jangan sampai kita dapat pemimpin dari hasil rekayasa yang tidak jujur. Jangan sampai kita memanipulasi kualitas pemimpin dengan berbagai cara. Yang rugi bangsa kita sendiri," ungkapnya.
Seyogyanya, kata Wiranto, rakyat harus mengetahui siapa yang dipilihnya dan tujuan calon pemimpinnya.
"Rakyat harus paham hak mereka untuk memilih. Tapi juga paham kepentingan memilih untuk lima tahun ke depan," imbuhnya.
"Ini kontes demokrasi yang harus ditunjukan kepada dunia. Indonesia harus tunjukan bahwa kita negara demokrasi. Pemilu ini harus tidak ada permasalahan, tidak ada konflik, jujur, adil dan transparan," ujar Wiranto saat ditemui di TPS 10 di Jalan Masjid Al Ikhlas, Bambu Apus, Jakarta Timur, Rabu (9/4/2014).
Mantan Panglima TNI itu berharap pemimpin yang terpilih bukan dari hasil rekayasa yang akan mencederai proses politik. Rekayasa atau manipulasi kualitas pemimpin dengan berbagai cara akan merugikan bangsa Indonesia.
"Kalah menang biasa, tapi jangan sampai kita dapat pemimpin dari hasil rekayasa yang tidak jujur. Jangan sampai kita memanipulasi kualitas pemimpin dengan berbagai cara. Yang rugi bangsa kita sendiri," ungkapnya.
Seyogyanya, kata Wiranto, rakyat harus mengetahui siapa yang dipilihnya dan tujuan calon pemimpinnya.
"Rakyat harus paham hak mereka untuk memilih. Tapi juga paham kepentingan memilih untuk lima tahun ke depan," imbuhnya.
(ysw)
