UNESCO: Sistem peringatan tsunami Indonesia bikin masyarakat panik
Rabu, 09 April 2014 - 02:00 WIB
UNESCO: Sistem peringatan tsunami Indonesia bikin masyarakat panik
A
A
A
Sindonews.com - Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization/UNESCO) meminta pemerintah untuk memperbaiki sistem peringatan dini tsunami. Pasalnya banyak masyarakat yang belum paham akan peringatan tersebut.
Anggota Indian Ocean Tsunami Information Center UNESCO Jakarta Ardito Kodijat mengatakan, Indonesia termasuk negara yang rawan bahaya dua jenis tsunami. Yakni tsunami lokal dan tsunami jarak jauh.
Tsunami lokal sebagai dampak gempa yang terjadi di Indonesia seperti di Aceh dulu. Sedangkan tsunami jarak jauh seperti gempa yang menyebabkan tsunami di Chili pekan lalu.
"Keduanya membutuhkan penanganan yang berbeda. Namun masih ada missing link dari peringatan dini yang disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat pun belum tahu bagaimana dampak bahayanya," ujarnya di Gedung BMKG, Selasa 8 April kemarin sore.
Ardito menjelaskan, masalah yang terjadi sekarang ialah pengertian yang ada di masyarakat. Memang badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) yang berwenang menyampaikan status peringatan dini tersebut. Namun statusnya tidak disampaikan secara langsung. Sehingga masyarakat mesti mencari tahu sendiri apa arti status peringatan yang diberikan. Apakah statusnya Awas, Siaga dan Waspada.
Sedangkan arti ketiganya pun berbeda-beda, sementara masyarakat pun tidak tahu berapa ketinggian gelombang tsunami yang dapat mengancam bahaya jiwa. "Masyarakat mendapat informasi yang tidak lengkap dan utuh. Ini yang harus dibenahi bersama," terangnya.
Menurut dia, UNESCO sendiri tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Karena standar operasional prosedur yang dikembangkan pemerintah sudah berjalan baik. Peralatan untuk memantau tsunami yang dikembangkan pemerintah juga sudah mumpuni. Apalagi Indonesia juga ditugasi memberikan informasi terjadinya potensi tsunami di Samudera Hindia di negara-negara sekitarnya.
Namun, dengan berbagai kemajuan tersebut pemerintah harus lebih pro aktif membenahi sistem peringatan dininya ke masyarakat, karena masyarakat menangapi status tersebut dengan panik. Kondisi tersebut malah yang akan memperparah proses evakuasi warga. "Yang menjadi PR ialah bagaimana masyarakat merespon terhadap peringatan dini tersebut," tegasnya.
Anggota Indian Ocean Tsunami Information Center UNESCO Jakarta Ardito Kodijat mengatakan, Indonesia termasuk negara yang rawan bahaya dua jenis tsunami. Yakni tsunami lokal dan tsunami jarak jauh.
Tsunami lokal sebagai dampak gempa yang terjadi di Indonesia seperti di Aceh dulu. Sedangkan tsunami jarak jauh seperti gempa yang menyebabkan tsunami di Chili pekan lalu.
"Keduanya membutuhkan penanganan yang berbeda. Namun masih ada missing link dari peringatan dini yang disampaikan ke masyarakat sehingga masyarakat pun belum tahu bagaimana dampak bahayanya," ujarnya di Gedung BMKG, Selasa 8 April kemarin sore.
Ardito menjelaskan, masalah yang terjadi sekarang ialah pengertian yang ada di masyarakat. Memang badan meteorologi klimatologi dan geofisika (BMKG) yang berwenang menyampaikan status peringatan dini tersebut. Namun statusnya tidak disampaikan secara langsung. Sehingga masyarakat mesti mencari tahu sendiri apa arti status peringatan yang diberikan. Apakah statusnya Awas, Siaga dan Waspada.
Sedangkan arti ketiganya pun berbeda-beda, sementara masyarakat pun tidak tahu berapa ketinggian gelombang tsunami yang dapat mengancam bahaya jiwa. "Masyarakat mendapat informasi yang tidak lengkap dan utuh. Ini yang harus dibenahi bersama," terangnya.
Menurut dia, UNESCO sendiri tidak sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Karena standar operasional prosedur yang dikembangkan pemerintah sudah berjalan baik. Peralatan untuk memantau tsunami yang dikembangkan pemerintah juga sudah mumpuni. Apalagi Indonesia juga ditugasi memberikan informasi terjadinya potensi tsunami di Samudera Hindia di negara-negara sekitarnya.
Namun, dengan berbagai kemajuan tersebut pemerintah harus lebih pro aktif membenahi sistem peringatan dininya ke masyarakat, karena masyarakat menangapi status tersebut dengan panik. Kondisi tersebut malah yang akan memperparah proses evakuasi warga. "Yang menjadi PR ialah bagaimana masyarakat merespon terhadap peringatan dini tersebut," tegasnya.
(hyk)
