KSAD: Jelang pileg, beberapa wilayah rawan konflik
Minggu, 06 April 2014 - 12:30 WIB
KSAD: Jelang pileg, beberapa wilayah rawan konflik
A
A
A
Sindonews.com - Kepala Staf TNI Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Budiman memaparkan, adanya kerentanan konflik sosial jelang Pemilu Legislatif (Pilag) 9 April 2014.
Hal itu disampaikan karena ada beberapa daerah yang harus mendapat perhatian lebih, terkait kondisi keamanan di wilayah tersebut.
"Di sini Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu mendapat perhatian," kata Jenderal Budiman di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Minggu (6/4/2014).
"Kemarin saya ke sana (Sulsel), kondisinya sudah jauh lebih baik. Kemudian Aceh juga menonjol (kondisi keamanannya), hal ini dikarenakan ada dua kali konflik kekerasan, antar partai," imbuhnya.
Selain itu, disampaikan juga berbagai permasalahan di lapangan termasuk pendistribusian logistik pemilu. KSAD menegaskan, TNI AD hanya membantu KPU dan kepolisian dari segi pengamanan.
Menurutnya, dalam pendistribusian logistik pemilu di Papua, mengalami gangguan lantaran letak geografis. Menurutnya, beberapa persoalan teknis dalam menghadapi pemilu, harus diwaspadai.
"Di Papua permasalahan lebih menonjol pada distribusi logistik, di Pulau Jawa ada keluhan adanya kekurangan kerusakan, hal ini wajar karena Pulau Jawa jumlahnya banyak," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, KSAD dan Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik melakukan teleconference dengan 15 Panglima Daerah Militer (Pangdam) di seluruh Indonesia. KSAD meminta para Pangdam menyampaikan setiap permasalahan yang ada.
Secara bergantian, KSAD menerima laporan langsung melalui telekonference dari Pangdam Iskandar Muda (Aceh), Panngdam I Bukit Barisan (Sumatera Utara), Pangdam II Sriwijaya (Sumatera Selatan) dan Pangdam Jaya (DKI Jakarta).
Kemudian Pangdam III Siliwangi (Jawa Barat), Pangdam IV Diponegoro (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Pangdam V Brawijaya (Jawa Timur), Pangdam VI Mulawarman (Kalimantan Timur), Pangdam XII Tanjung Pura (Kalimantan Barat), Pangdam VII Wirabuana (Sulawesi). Pangdam IX Udayana (Bali), Pangdam XVI Pattimura, (Maluku dan Malut), dan Pangdam XVII Cenderawasih (Papua).
Dari laporan yang disampaikan tidak ada ancaman yang cukup signifikan sehingga mengganggu proses pemilu, setiap masalah yang muncul bisa diatasi. Tidak bisa dipungkiri menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif terdapat gesekan dibeberapa daerah.
Dari laporan Pangdam VII Wirabuana terjadi ketegangan antara pendukung Partai Demokrat dengan Partai Golkar di Mamuju, Sulawesi Barat. "Pendukung Demokrat menurunkan bendera Golkar, sehingga terjadi keributan. Tapi itu kejadian kecil dan sudah diatasi," kata Pangdam VII Wirabuana.
Menurut Pangdam XVII Cenderawasih, di Papua sendiri muncul gangguan bersenjata di khususnya di wilayah pegunungan tengah. Namun hal itu, sudah teratasi dengan baik.
Tak cuma itu, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini kemarin juga terjadi penaikan bendera Bintang Kejora. "Itu juga sudah berhasil kita turunkan," katanya.
Sementara di Yogyakarta, Pangdam IV Diponegoro dalam teleconference dengan KSAD Budiman, diketahui sempat terjadi bentrok antar pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tapi sudah teratasi.
Hal itu disampaikan karena ada beberapa daerah yang harus mendapat perhatian lebih, terkait kondisi keamanan di wilayah tersebut.
"Di sini Sulawesi Selatan (Sulsel) perlu mendapat perhatian," kata Jenderal Budiman di Mabes AD, Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Minggu (6/4/2014).
"Kemarin saya ke sana (Sulsel), kondisinya sudah jauh lebih baik. Kemudian Aceh juga menonjol (kondisi keamanannya), hal ini dikarenakan ada dua kali konflik kekerasan, antar partai," imbuhnya.
Selain itu, disampaikan juga berbagai permasalahan di lapangan termasuk pendistribusian logistik pemilu. KSAD menegaskan, TNI AD hanya membantu KPU dan kepolisian dari segi pengamanan.
Menurutnya, dalam pendistribusian logistik pemilu di Papua, mengalami gangguan lantaran letak geografis. Menurutnya, beberapa persoalan teknis dalam menghadapi pemilu, harus diwaspadai.
"Di Papua permasalahan lebih menonjol pada distribusi logistik, di Pulau Jawa ada keluhan adanya kekurangan kerusakan, hal ini wajar karena Pulau Jawa jumlahnya banyak," tegasnya.
Dalam kesempatan ini, KSAD dan Ketua KPU Pusat Husni Kamil Manik melakukan teleconference dengan 15 Panglima Daerah Militer (Pangdam) di seluruh Indonesia. KSAD meminta para Pangdam menyampaikan setiap permasalahan yang ada.
Secara bergantian, KSAD menerima laporan langsung melalui telekonference dari Pangdam Iskandar Muda (Aceh), Panngdam I Bukit Barisan (Sumatera Utara), Pangdam II Sriwijaya (Sumatera Selatan) dan Pangdam Jaya (DKI Jakarta).
Kemudian Pangdam III Siliwangi (Jawa Barat), Pangdam IV Diponegoro (Jawa Tengah dan Yogyakarta), Pangdam V Brawijaya (Jawa Timur), Pangdam VI Mulawarman (Kalimantan Timur), Pangdam XII Tanjung Pura (Kalimantan Barat), Pangdam VII Wirabuana (Sulawesi). Pangdam IX Udayana (Bali), Pangdam XVI Pattimura, (Maluku dan Malut), dan Pangdam XVII Cenderawasih (Papua).
Dari laporan yang disampaikan tidak ada ancaman yang cukup signifikan sehingga mengganggu proses pemilu, setiap masalah yang muncul bisa diatasi. Tidak bisa dipungkiri menjelang pelaksanaan pemilihan legislatif terdapat gesekan dibeberapa daerah.
Dari laporan Pangdam VII Wirabuana terjadi ketegangan antara pendukung Partai Demokrat dengan Partai Golkar di Mamuju, Sulawesi Barat. "Pendukung Demokrat menurunkan bendera Golkar, sehingga terjadi keributan. Tapi itu kejadian kecil dan sudah diatasi," kata Pangdam VII Wirabuana.
Menurut Pangdam XVII Cenderawasih, di Papua sendiri muncul gangguan bersenjata di khususnya di wilayah pegunungan tengah. Namun hal itu, sudah teratasi dengan baik.
Tak cuma itu, di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini kemarin juga terjadi penaikan bendera Bintang Kejora. "Itu juga sudah berhasil kita turunkan," katanya.
Sementara di Yogyakarta, Pangdam IV Diponegoro dalam teleconference dengan KSAD Budiman, diketahui sempat terjadi bentrok antar pendukung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan simpatisan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), tapi sudah teratasi.
(maf)
