'Abraham, urusi KPK dulu jangan mikir cawapres!'
Rabu, 02 April 2014 - 19:33 WIB
'Abraham, urusi KPK dulu jangan mikir cawapres!'
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad digadang-gadang menjadi calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Capres Gerindra Prabowo Subianto. Wacana itu berkembang dalam beberapa minggu terakhir.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta AM Fatwa mengingatkan, agar Abraham tetap fokus bekerja di KPK dan tak memikirkan politik.
"Saya bilang saja sama Samad, urusi saja dulu KPK jangan mikir ke situ (cawapres). Yang kayak gitu enggak perlu dikejar," katanya di Merdeka Institute, Jakarta Pusat, Rabu (2/4).
Ia pun meminta Abraham tak perlu ambil pusing terhadap wacana yang berkembang mengenai ketertarikan partai politik tertentu untuk menggaetnya menjadi cawapres. Seandainya ada niat untuk mencalonkan, ia menyarankan Abraham bersabar sampai Pemilu 2019 mendatang.
"Urus KPK saja dulu. Nanti kalau mau, (tahun) 2019 atau tahun lainnya," ujarnya.
Selain itu, tambah Fatwa, Abraham tak punya kendaraan politik untuk melanggengkan jalannya menjadi cawapres. "Samad itu kan harus cari kendaraan politik, lagian untuk partai itu masih belum tentu kan dapat 20 persen," ujarnya.
Menanggapi hal itu, Anggota DPD RI dari Provinsi DKI Jakarta AM Fatwa mengingatkan, agar Abraham tetap fokus bekerja di KPK dan tak memikirkan politik.
"Saya bilang saja sama Samad, urusi saja dulu KPK jangan mikir ke situ (cawapres). Yang kayak gitu enggak perlu dikejar," katanya di Merdeka Institute, Jakarta Pusat, Rabu (2/4).
Ia pun meminta Abraham tak perlu ambil pusing terhadap wacana yang berkembang mengenai ketertarikan partai politik tertentu untuk menggaetnya menjadi cawapres. Seandainya ada niat untuk mencalonkan, ia menyarankan Abraham bersabar sampai Pemilu 2019 mendatang.
"Urus KPK saja dulu. Nanti kalau mau, (tahun) 2019 atau tahun lainnya," ujarnya.
Selain itu, tambah Fatwa, Abraham tak punya kendaraan politik untuk melanggengkan jalannya menjadi cawapres. "Samad itu kan harus cari kendaraan politik, lagian untuk partai itu masih belum tentu kan dapat 20 persen," ujarnya.
(kri)
