Pemimpin Indonesia diharapkan loyal kepada negara
Rabu, 26 Maret 2014 - 19:26 WIB
Pemimpin Indonesia diharapkan loyal kepada negara
A
A
A
Sindonews.com – Panglima TNI Jenderal TNI Moeldoko menginginkan, agar TNI bisa mengawal proses demokrasi yang ada di Indonesia, sekaligus stabilitas nasional.
Menurutnya, sekarang ini Indonesia dihadapkan dalam dalam kondisi paradoksal. Sebagai negara demokrasi, Indonesia selalu di antara tantangan dan aturan.
Kemudian antara demokrasi dan stabilitas, serta antara menjadi pemenang dan memperbaiki bangsa. Pada tataran demokrasi dan stabilitas, misalnya, TNI harus pandai bermain di ruang sempit.
“Pada sisi demokrasi, TNI harus bisa mengawal. Tapi, begitu meleng sedikit, menjadi anarkistis. Di sisi lain stabilitas tak bisa ditinggalkan,” kata Moeldoko saat menjadi penanggap dalam Konvensi Nasional Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) XI (IKAL XI) di Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Moeldoko melihat demokrasi Indonesia pascareformasi, berjalan seperti air bah. “Yang harus dituju ke depan adalah mebuat negara kuat dan rakyat tetap berdaulat,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.
Moeldoko yang juga mantan Wakil Gubernur Lemhannas mengharapkan, baik pileg maupun pilpres, menghasilkan pemimpin yang loyal kepada bangsa dan negara. Mereka yang terpilih harus mengabdikan dirinya untuk NKRI.
“Seorang pemimpin, begitu dia diangkat, maka loyalitas pribadi dan kelompok harus ditinggalkan. Berganti menjadi loyalitas hanya kepada negara,” kata Panglima TNI.
Selain loyalitas, pemimpin terpilih harus memiliki pandangan komprehensif mengenai politik luar negeri. Seorang pemimpin ke depan harus mampu mengupayakan jalan damai dalam menyelesaikan persoalan lintas negara, sejalan dengan prinsip zero prospect of war.
“Karena jika pemimpin menginginkan perang, negaranya pasti tak akan maju,” papar dia.
Sementara itu, Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menawarkan, model pemimpin baru yang diharapkan bisa memimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang.
Menurutnya, setelah pihaknya berdiskusi selama tiga bulan, dihasilkan lima tolok ukur guna meneropong kualitas calon pemimpin, yakni acceptable (bisa diterima semua golongan), track record (rekam jejak yang baik secara pribadi, keluarga dan kepemimpinan), tidak ambivalen (seiya sekata), berani tidak populis, dan pemimpin sesuai era.
Meski demikian, Agum menyadari bahwa IKAL tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Pihaknya mengimbau agar partai politik yang menjadi wadah pembentukan pemimpin, bisa memilih pemimpin yang berkarakter dan memiliki jiwa negarawan.
Menurutnya, sekarang ini Indonesia dihadapkan dalam dalam kondisi paradoksal. Sebagai negara demokrasi, Indonesia selalu di antara tantangan dan aturan.
Kemudian antara demokrasi dan stabilitas, serta antara menjadi pemenang dan memperbaiki bangsa. Pada tataran demokrasi dan stabilitas, misalnya, TNI harus pandai bermain di ruang sempit.
“Pada sisi demokrasi, TNI harus bisa mengawal. Tapi, begitu meleng sedikit, menjadi anarkistis. Di sisi lain stabilitas tak bisa ditinggalkan,” kata Moeldoko saat menjadi penanggap dalam Konvensi Nasional Ikatan Alumni Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) XI (IKAL XI) di Jakarta, Rabu (26/3/2014).
Moeldoko melihat demokrasi Indonesia pascareformasi, berjalan seperti air bah. “Yang harus dituju ke depan adalah mebuat negara kuat dan rakyat tetap berdaulat,” ujar mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) ini.
Moeldoko yang juga mantan Wakil Gubernur Lemhannas mengharapkan, baik pileg maupun pilpres, menghasilkan pemimpin yang loyal kepada bangsa dan negara. Mereka yang terpilih harus mengabdikan dirinya untuk NKRI.
“Seorang pemimpin, begitu dia diangkat, maka loyalitas pribadi dan kelompok harus ditinggalkan. Berganti menjadi loyalitas hanya kepada negara,” kata Panglima TNI.
Selain loyalitas, pemimpin terpilih harus memiliki pandangan komprehensif mengenai politik luar negeri. Seorang pemimpin ke depan harus mampu mengupayakan jalan damai dalam menyelesaikan persoalan lintas negara, sejalan dengan prinsip zero prospect of war.
“Karena jika pemimpin menginginkan perang, negaranya pasti tak akan maju,” papar dia.
Sementara itu, Ketua Umum IKAL Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar menawarkan, model pemimpin baru yang diharapkan bisa memimpin bangsa Indonesia lima tahun mendatang.
Menurutnya, setelah pihaknya berdiskusi selama tiga bulan, dihasilkan lima tolok ukur guna meneropong kualitas calon pemimpin, yakni acceptable (bisa diterima semua golongan), track record (rekam jejak yang baik secara pribadi, keluarga dan kepemimpinan), tidak ambivalen (seiya sekata), berani tidak populis, dan pemimpin sesuai era.
Meski demikian, Agum menyadari bahwa IKAL tidak bisa berbuat banyak dalam menentukan calon pemimpin ke depan. Pihaknya mengimbau agar partai politik yang menjadi wadah pembentukan pemimpin, bisa memilih pemimpin yang berkarakter dan memiliki jiwa negarawan.
(maf)