Usung Jokowi, PDIP tak pertimbangkan prestasi
Selasa, 18 Maret 2014 - 16:07 WIB
Usung Jokowi, PDIP tak pertimbangkan prestasi
A
A
A
Sindonews.com - Direktur Eksekutif Reform Institute Yudi Latif tak mempersoalkan partai politik (parpol) mulai berlomba-lomba mencalonkan kader terbaiknya untuk diusung sebagai calon presiden (Capres) 2014 mendatang.
Menurut Yudi, berbicara etika politik maknanya menjadi kurang jelas posisinya. Pasalnya, parpol tetap mengedepankan faktor elektabilitas ketimbang prestasi calon.
"Politik kan bukan hitam putih. Kalau wacana jelas hitam putih jelas pilihan putih. Tapi kadang di politik kita pilih yang hitam hitam," kata Yudi, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Yudi menjelaskan, dalam wilayah etika politik memang ukurannya pada hukum perundangan-undangan yang berlaku. Dimana, semua warga negara diperbolehkan menjadi capres termasuk seorang pejabat daerah sekalipun.
Pada posisi pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres 2014, kata Yudi, ukuran etika politik harus disejajarkan dengan prestasi yang telah dicapai Jokowi. Yudi menilai, karena Jokowi meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur DKI, maka Jokowi berkewajiban membuktikan di tingkat nasional.
"Nah Jokowi ini kan diuji dalam level daerah belum tingkat nasional. Nah ukuran etisnya lebih kepada aturan perundangan-undangan," ujarnya.
Selanjutnya terkait kontestasi Capres 2014, majunya mantan Wali Kota Solo itu membuat peta politik menjadi jelas. Tetapi, soal elektabilitas masing-masing calon, masyarakat harus mengukur hal tersebut berdasarkan prestasi.
"Persoalannya kan bukan Jokowi saja. Mungkin calon-calon lain juga lebih baik itu perlu dipertimbangkan," tutupnya. (kri)
Menurut Yudi, berbicara etika politik maknanya menjadi kurang jelas posisinya. Pasalnya, parpol tetap mengedepankan faktor elektabilitas ketimbang prestasi calon.
"Politik kan bukan hitam putih. Kalau wacana jelas hitam putih jelas pilihan putih. Tapi kadang di politik kita pilih yang hitam hitam," kata Yudi, di Gedung KPU, Jakarta, Selasa (18/3/2014).
Yudi menjelaskan, dalam wilayah etika politik memang ukurannya pada hukum perundangan-undangan yang berlaku. Dimana, semua warga negara diperbolehkan menjadi capres termasuk seorang pejabat daerah sekalipun.
Pada posisi pencapresan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo (Jokowi) sebagai Capres 2014, kata Yudi, ukuran etika politik harus disejajarkan dengan prestasi yang telah dicapai Jokowi. Yudi menilai, karena Jokowi meninggalkan tugasnya sebagai Gubernur DKI, maka Jokowi berkewajiban membuktikan di tingkat nasional.
"Nah Jokowi ini kan diuji dalam level daerah belum tingkat nasional. Nah ukuran etisnya lebih kepada aturan perundangan-undangan," ujarnya.
Selanjutnya terkait kontestasi Capres 2014, majunya mantan Wali Kota Solo itu membuat peta politik menjadi jelas. Tetapi, soal elektabilitas masing-masing calon, masyarakat harus mengukur hal tersebut berdasarkan prestasi.
"Persoalannya kan bukan Jokowi saja. Mungkin calon-calon lain juga lebih baik itu perlu dipertimbangkan," tutupnya. (kri)
(hyk)
