Politik wani piro

SEHARI kemarin ada dua berita yang cukup menggelitik. Pertama, seorang caleg di daerah Bengkulu berkeputusan mengundurkan diri dari pertarungan politik karena tidak tahan dengan perilaku masyarakat di daerahnya.

Setiap saat dia turun ke lapangan untuk sosialisasi, masyarakat sama sekali tidak menggubris visi, misi, atau gagasan yang dia sampaikan, tetapi selalu menanyakan berapa dia berani membayar. Satu berita lain, seorang warga di Siantar, Sumatera Utara, mendirikan posko pemilu lengkap dengan spanduk besar bertuliskan ”Di sini Menerima Serangan Fajar’’.

Rencananya, spanduk dengan pesan sama akan disebar ke beberapa lokasi lain. Secara eksplisit, dua berita yang muncul di dua daerah berbeda menuturkan satu pesan yang sama: inilah gambaran perilaku politik masyarakat saat ini.

Masyarakat tidak lagi melihat pesta politik lima tahunan—pemilihan anggota legislatif dan pemilihan presiden, juga pemilihan kepala daerah—sebagai ajang untuk mengadu ideologi, visi-misi, maupun gagasan, tapi momen bertransaksi.

Walhasil, kampanye terbuka yang rencananya mulai dibeber 16 Maret ini tidak lagi menjadi bahan diskusi yang menarik seperti pemilu di awal era reformasi. Apalagi, bendera partai dan baliho yang memajang wajah caleg sudah seperti ”sampah” yang mengotori area publik. Sebaliknya, masyarakat kini terfokus pada satu tema besar: wani piro.

Aspirasi politik yang semestinya menjadi domain utama setiap pesta demokrasi tertutupi kasak-kusuk transaksi politik. Pemilu yang seharusnya menjadi arena pergantian elite tergeser oleh jual beli kursi. Idealisme pemilu untuk mencari wakil rakyat dan pemimpin terbaik pun berubah menjadi misi yang sangat pragmatis, sekadar mendapat uang sogokan.

Semoga saja hanya dugaan dan kekhawatiran berlebihan. Namun, jika menjadi kenyataan, masyarakat tentu tidak bisa langsung dipersalahkan. Mereka bersikap dan bertindak demikian pragmatis karena belajar dari fakta-fakta yang mereka lihat dan rasakan.

Selama ini caleg dan partai politik sudah biasa membujuk masyarakat untuk memilih dengan uang, sebagian elite politik yang terpilih di legislatif tidak lagi memerankan diri sebagai wakil rakyat, bahkan di antaranya berperilaku koruptif.

Karena itu, jangan salahkan masyarakat jika berkesimpulan tidak ada korelasi positif antara dukungan dan kepercayaan yang mereka berikan dengan apa yang ditunjukkan oleh mereka yang mendapat dukungan dan kepercayaan. Jangan salahkan masyarakat jika menyimpulkan pemilu bukan sarana memperjuangkan kepentingan masyarakat, namun untuk merengkuh kekayaan segelintir orang.

Karena itu, jangan pula salahkan masyarakat jika kemudian menjadikan fakta-fakta tersebut sebagai legitimasi moral masyarakat berpolitik wani piro. Sekali lagi, semoga hal di atas hanya sebatas dugaan atau kekhawatiran berlebihan.

Pemilu yang tinggal menghitung hari tentu harus tetap menjadi arena untuk memilih wakil rakyat dan pemimpin terbaik yang bisa membawa bangsa ini lebih baik untuk lima tahun ke depan. Sebaliknya, politik wani piro bukan sekadar melanggar aturan dan demokrasi, tapi juga tidak awal kerusakan.

Harapan ini tentu bisa terwujud jika berita dari Bengkulu dan Siantar ternyata tidak serta-merta menunjukkan masyarakat telah benar-benar terbawa arus politik wani piro, sebaliknya menjadi indikator bahwa masyarakat sudah cerdas dan tidak mempan lagi dipengaruhi segepok uang.

Semoga politik wani piro mengarah pada arti bahwa masyarakat akan menerima sebesar apa pun uang yang diberikan caleg tanpa terpedaya bujuk rayu mereka, dan tetap mencoblos pilihan terbaik mereka.