Subsidi kereta api

PT Kereta Api Indonesia (KAI) tahun ini mendapat tambahan public service obligation (PSO) lebih besar dari tahun lalu. Jika pada tahun lalu PSO yang didapat sekitar Rp682 miliar, tahun ini naik menjadi Rp1,224 triliun. Akibatnya, harga tiket jarak jauh kelas ekonomi di beberapa jurusan Jakarta ke Jawa Tengah dan Jawa Timur akan turun hampir separuhya.

Ini tentu menjadi kabar gembira bagi masyarakat terutama yang sering menggunakan jasa kereta api jarah jauh kelas ekonomi. Sebelumnya, pada 2013, PT KAI juga menurunkan harga tiket KRL Commuterline yang ada di Jabodetabek.

Memang, menurut Kepala Humas PT KAI Daop I Jakarta, Agus Komarudin PSO KA jarak jauh ini sempat terhenti dan diberlakukan harga normal sejak awal Desember 2013 lalu. Namun sekarang harga kembali diturunkan.

Bagi awam mungkin agak sulit mengerti apa arti PSO, namun pada arti harfiahnya adalah subsidi dari pemerintah kepada rakyat. Selama ini, mungkin masyarakat hanya mengetahui bahwa yang disubsidi hanyalah bahan bakar minyak (BBM).

Pemberian PSO atau subsidi kepada angkutan umum dirasa lebih tepat daripada melakukan subsidi bahan bakar minyak. Memang, sudah sepantasnya semua angkutan umum, tidak hanya kereta api termasuk bus angkutan umum dalam kota, harus mendapat subsidi dari pemerintah.

Cara subsidi ini lebih tepat sasaran dibandingkan subsidi melalui BBM. Karena, subsidi melalui BBM justru lebih banyak dinikmati oleh mereka yang secara penghasilan lebih dari cukup. Ini bisa dilihat jumlah mobil yang beredar di tanah air dan mereka masih suka mengonsumsi BBM jenis premium yang mendapat subsidi dari pemerintah.

Sedangkan di sisi lain, angkutan umum yang lebih banyak dipakai oleh masyarakat kelas menengah ke bawah lebih banyak harus berjuang sendiri untuk tetap bertahan. Subsidi pemerintah pada sektor angkutan umum dinilai belum maksimal.

Akibatnya, banyak moda angkutan umum seperti kereta api maupun bus-bus dalam kota yang tidak teramat dan jauh dari kata layak, nyaman, ataupun aman. Imbasnya lagi, moda angkutan umum justru menjadi biang masalah dibandingkan solusi bagi masyarakat. Idealnya adalah subsidi melalui BBM dicabut dan dialihkan ke bidang transportasi (angkutan umum), pendidikan, dan kesehatan.

Bayangkan pagu untuk subsidi BBM pada 2014 mencapai Rp211 triliun dan kemungkinan akan membengkak menjadi Rp252 triliun, karena nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang melemah. Pagu ini naik dibandingkan pada 2013 yang mencapai sekitar Rp200 triliun.

Dan, setiap tahunnya akan terus naik karena harga minyak mentah yang cenderung naik ditambah konsumsi terhadap BBM, juga terus naik seirama dengan kenaikan jumlah kendaraan bermotor di tanah air.

Bisa dibayangkan jika dana sebesar tersebut bisa dipindahkan untuk transportasi massal, pendidikan, dan kesehatan tentu hasilnya akan lebih dirasakan oleh masyarakat kecil. Bayangkan uang subsidi lebih dari Rp200 triliun justru dinikmati oleh orangorang kaya di Indonesia yang dipastikan memiliki mobil.

Cara-cara seperti ini tidak terjadi di negara-negara yang sudah tahu menyejahterakan rakyatnya. Beberapa negara yang menggunakan pola ini dipastikan memiliki transportasi massal yang aman dan nyaman, biaya pendidikan terjangkau, dan biaya kesehatan yang juga terjangkau bahkan gratis.

Menaikkan harga BBM memang bukan pekerjaan yang mudah karena masyarakat, terutama kelas bawah, hanya mengetahui bahwa ketika BBM dinaikkan segera disimpulkan pemerintah tidak peduli rakyat. Selain itu, banyak pihak yang justru memperkeruh suasana bukan memilih memberikan penjelasan kepada masyarakat tentang subsidi yang salah arah di negeri ini.

Membutuhkan tenaga dan pikiran untuk mengubah pola pikir seperti di atas. Namun, langkah dan kebijakan pemerintah yang terus mencari celah agar subsidi bisa langsung mengena ke masyarakat tingkat bawah seperti PSO kepada kereta api, juga harus ditingkatkan. Tentu berharap, PSO tersebut juga menyentuh jenis angkutan massal lainnya. Toh, uang yang dari rakyat diharapkan juga dinikmati oleh rakyat.