Polemik amandemen UUD 1945, MPR akan adakan dialog
Rabu, 12 Maret 2014 - 03:03 WIB
Polemik amandemen UUD 1945, MPR akan adakan dialog
A
A
A
Sindonews.com - Untuk meluruskan polemik berkepanjangan akibat amandemen Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945), pimpinan MPR segera mengadakan dialog. Dialog tersebut antara Forum Konstitusi yang telah mengamandemen UUD 1945, dengan kelompok masyarakat yang menuding amandemen UUD 1945 sebagai akar konflik bangsa saat ini.
"MPR akan memfasilitasi dialog, sehingga yang mengamandemen UUD 1945 dapat menjelaskan ke pihak terkait, mengenai tanggapan yang muncul, biar ada dialog yang membangun," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di ruang Rapim MPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa 11 Maret 2014.
Lukman mengatakan, hal ini dilakukan karena, saat ini muncul pandangan-pandangan yang beragam terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Banyak orang yang mengeluhkan mengenai demoralisasi, dan lunturnya nilai Pancasila, semua itu disalahkan kepada perubahan UUD 1945.
"Anggapan ini harus diklarifikasi. Apakah memang benar fenomena ini disebabkan karena adanya amandemen UUD'45," jelas Ketua Fraksi Partai Persatuan pembangunan (F-PPP) itu.
Menurut Lukman, yang terpenting bagi MPR adalah, lahirnya solusi ke depan atas polemik amandemen UUD 1945 itu. Sehingga, tidak ada lagi sikap saling menyalahkan setelah adanya pemaparan pandangan dari masing-masing pihak. "Serta, untuk menyatukan perbedaan pandangan ini," pungkasnya.
"MPR akan memfasilitasi dialog, sehingga yang mengamandemen UUD 1945 dapat menjelaskan ke pihak terkait, mengenai tanggapan yang muncul, biar ada dialog yang membangun," kata Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin di ruang Rapim MPR, Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa 11 Maret 2014.
Lukman mengatakan, hal ini dilakukan karena, saat ini muncul pandangan-pandangan yang beragam terhadap UUD 1945 hasil amandemen. Banyak orang yang mengeluhkan mengenai demoralisasi, dan lunturnya nilai Pancasila, semua itu disalahkan kepada perubahan UUD 1945.
"Anggapan ini harus diklarifikasi. Apakah memang benar fenomena ini disebabkan karena adanya amandemen UUD'45," jelas Ketua Fraksi Partai Persatuan pembangunan (F-PPP) itu.
Menurut Lukman, yang terpenting bagi MPR adalah, lahirnya solusi ke depan atas polemik amandemen UUD 1945 itu. Sehingga, tidak ada lagi sikap saling menyalahkan setelah adanya pemaparan pandangan dari masing-masing pihak. "Serta, untuk menyatukan perbedaan pandangan ini," pungkasnya.
(maf)
