Enggak punya duit, RI terancam batal punya Apache
Selasa, 25 Februari 2014 - 18:11 WIB
Enggak punya duit, RI terancam batal punya Apache
A
A
A
Sindonews.com - Pemerintah Indonesia tidak mampu memenuhi target kekuatan pertahanan minimal atau minimum essential force (MEF) setelah rencana strategi (renstra) kedua TNI dan Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tahun 2009 hingga 2014 tidak terpenuhi.
Sesuai keputusan presiden (Keppres) pada saat itu dialokasikan dana senilai Rp50 triliun, akan tetapi hanya mampu mencapai Rp23 triliun.
"Kemudian, untuk Rp27 triliun lagi tidak bisa dibayarkan, dengan alasan berbagai pertimbangan situasi keuangan, negara tidak punya duit terhadap program ini. Target minimun essensial force tidak tercapai sesuai rencana semula," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Tb Hasanuddin juga menyayangkan dana senilai Rp1,1 triliun untuk tahun ini dari total Rp23 triliun yang dialokasikan itu belum mampu terpenuhi. Dengan demikian, ada beberapa dampak atas tidak tercapainya alokasi Rp1,1 triliun itu.
Pertama, Indonesia tidak mampu melanjutkan pembayaran kontrak untuk kepemilikan helikopter militer jenis Apache, begitu pun dengan pengadaan radar cuaca untuk heli serbu serta pembelian pesawat jenis F-16. "Karena batas bayarnya bulan April. Pesawatnya belum ada di kita," ujarnya.
Dampak lainnya, kata dia, berkurangnya anggaran pengamanan Pemilu 2014 untuk TNI yang semula Rp300 miliar menjadi Rp100 miliar. "Plus akan terhentinya program pengadaan alat berat zeni untuk membantu pemda di Papua dalam rangka membuat 14 proyek jalur jalan," terangnya.
Berita
2014, Kemenhan 'puasa' belanja alutsista
Sesuai keputusan presiden (Keppres) pada saat itu dialokasikan dana senilai Rp50 triliun, akan tetapi hanya mampu mencapai Rp23 triliun.
"Kemudian, untuk Rp27 triliun lagi tidak bisa dibayarkan, dengan alasan berbagai pertimbangan situasi keuangan, negara tidak punya duit terhadap program ini. Target minimun essensial force tidak tercapai sesuai rencana semula," kata Wakil Ketua Komisi I DPR Tb Hasanuddin di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (25/2/2014).
Tb Hasanuddin juga menyayangkan dana senilai Rp1,1 triliun untuk tahun ini dari total Rp23 triliun yang dialokasikan itu belum mampu terpenuhi. Dengan demikian, ada beberapa dampak atas tidak tercapainya alokasi Rp1,1 triliun itu.
Pertama, Indonesia tidak mampu melanjutkan pembayaran kontrak untuk kepemilikan helikopter militer jenis Apache, begitu pun dengan pengadaan radar cuaca untuk heli serbu serta pembelian pesawat jenis F-16. "Karena batas bayarnya bulan April. Pesawatnya belum ada di kita," ujarnya.
Dampak lainnya, kata dia, berkurangnya anggaran pengamanan Pemilu 2014 untuk TNI yang semula Rp300 miliar menjadi Rp100 miliar. "Plus akan terhentinya program pengadaan alat berat zeni untuk membantu pemda di Papua dalam rangka membuat 14 proyek jalur jalan," terangnya.
Berita
2014, Kemenhan 'puasa' belanja alutsista
(dam)
