PAN tak beri ampun kader yang khianati partai
PAN tak beri ampun kader yang khianati partai
A
A
A
Sindonews.com - DPP Partai Amanat Nasional (PAN) tidak akan memberi ampun bagi kadernya yang terbukti menghianati partai demi misi pribadi.
Untuk itu, para calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI dari PAN diingatkan untuk tidak 'selingkuh' dengan partai politik (parpol) lain agar bisa terpilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) mendatang.
"Jika ditemukan ada caleg yang 'berselingkuh' dengan parpol lain, tidak ada pintu maaf dan langsung dipecat oleh partai. Ini tidak main-main,” ujar Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN, Joncik Muhammad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/2/2014).
Sikap tegas DPP PAN terhadap caleg 'selingkuh' sudah terbukti. Bahkan, seorang Sekretaris DPD PAN Banten sudah dipecat gara-gara ketahuan 'selingkuh' dengan parpol lain. "Jadi, jangan main-main karena ini menyangkut ideologi partai," katanya.
DPP PAN kata dia, masih mengumpulkan bukti bagi caleg PAN yang 'berselingkuh' itu. Partai yang lahir dari rahim reformasi ini kata dia, tidak akan memberi ruang bagi caleg PAN yang 'berselingkuh' dengan caleg partai lain.
Sikap caleg PAN yang bertandem dengan kader partai lain ini lanjutnya, sama saja mengkhianati ideologi PAN. Sikap caleg seperti ini pada akhirnya merusak nama baik dan kebesaran PAN.
"Jadi, sanksi tegas ini sudah diatur dalam kode etik caleg PAN yang dihasilkan dalam Rakernas. Dan semua kader dan caleg PAN tahu soal itu," jelasnya.
Menurut Joncik, jika ada caleg PAN yang berselingkuh dengan partai lain maka ini dikategorikan melanggar aturan dan etika partai. Dan sangat bertentangan dengan idelogi partai. "Sesuatu yang tidak boleh berkembang di partai kami," tambahnya.
Dia menambahkan tidak tawar menawar bagi kader PAN yang berselingkuh. "Kalau kader selingkuh maka sudah pasti, dia bukan kader partai yang baik. Ini mencederai ideologi PAN. Dan kita pecat," kata dia.
PAN lanjut dia, memiliki pedoman organisasi atau kode etik caleg yang telah diputuskan dalam Rakernas. Dalam kode etik itu disebutkan bahwa setiap caleg tidak boleh melakukan pengkhianatan kepada partai dengan melakukan tandem-tandem politik dengan parpol lain.
"Artinya jangan sekali-kali mengkhianati partai. Apalagi tahun 2014 PAN memiliki capres dengan memasang target prosentase perolehan suara dua digit. Satu suara sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemimpin nasional yang berasal dari kader PAN," tegas dia.
Sikap tegas Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa memecat kadernya yang terbukti berselingkuh atau bertandem dengan kader partai lain patut diapresiasi. Pemecatan ini sangat tepat karena apa yang dilakukan oleh kader PAN itu melanggar AD/ART Partai.
"Ketika seorang kader menjalin kerja sama dengan partai lain maka sesungguhnya kerja politik dan visi khas PAN tidak lagi dijamin menjadi acuan kader tersebut. Dan kader seperti ini sudah menganggap partai laksana kendaraan yang dipakai demi mengejar misi pribadi," ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.
Menurutnya, caleg yang bertandem beda partai menyebabkan kerja politik terdegradasi menjadi aktivitas bisnis. Aktivitasnya sudah pasti tidak lagi didasari pada ideologi PAN .
Walaupun secara umum katanya kharakter parpol di Indonesia hampir sama dalam hal kelonggaran basis ideologi, namun spirit partai untuk mengejar mimpinya harus memacu kader partai untuk memperjuangkan partainya bersama dengan kader separtai.
"Biarpun sistem langsung dalam pemilu mengharuskan kader yang menjadi caleg harus bekerja untuk kemenangannya sendiri, akan tetapi kerja yang dimaksud harus tetap dalam kerangka partai yang berangkutan. Kerja masing-masing kader harus secara simultan mampu mendongkrak elektabilitas partai," pungkasnya.
Baca berita:
2014, PAN klaim raih suara 15%
Untuk itu, para calon anggota legislatif (caleg) DPRD Kabupaten, Provinsi maupun DPR RI dari PAN diingatkan untuk tidak 'selingkuh' dengan partai politik (parpol) lain agar bisa terpilih dalam Pemilu Legislatif (Pileg) mendatang.
"Jika ditemukan ada caleg yang 'berselingkuh' dengan parpol lain, tidak ada pintu maaf dan langsung dipecat oleh partai. Ini tidak main-main,” ujar Ketua Komite Pemenangan Pemilu Nasional (KPPN) DPP PAN, Joncik Muhammad dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (19/2/2014).
Sikap tegas DPP PAN terhadap caleg 'selingkuh' sudah terbukti. Bahkan, seorang Sekretaris DPD PAN Banten sudah dipecat gara-gara ketahuan 'selingkuh' dengan parpol lain. "Jadi, jangan main-main karena ini menyangkut ideologi partai," katanya.
DPP PAN kata dia, masih mengumpulkan bukti bagi caleg PAN yang 'berselingkuh' itu. Partai yang lahir dari rahim reformasi ini kata dia, tidak akan memberi ruang bagi caleg PAN yang 'berselingkuh' dengan caleg partai lain.
Sikap caleg PAN yang bertandem dengan kader partai lain ini lanjutnya, sama saja mengkhianati ideologi PAN. Sikap caleg seperti ini pada akhirnya merusak nama baik dan kebesaran PAN.
"Jadi, sanksi tegas ini sudah diatur dalam kode etik caleg PAN yang dihasilkan dalam Rakernas. Dan semua kader dan caleg PAN tahu soal itu," jelasnya.
Menurut Joncik, jika ada caleg PAN yang berselingkuh dengan partai lain maka ini dikategorikan melanggar aturan dan etika partai. Dan sangat bertentangan dengan idelogi partai. "Sesuatu yang tidak boleh berkembang di partai kami," tambahnya.
Dia menambahkan tidak tawar menawar bagi kader PAN yang berselingkuh. "Kalau kader selingkuh maka sudah pasti, dia bukan kader partai yang baik. Ini mencederai ideologi PAN. Dan kita pecat," kata dia.
PAN lanjut dia, memiliki pedoman organisasi atau kode etik caleg yang telah diputuskan dalam Rakernas. Dalam kode etik itu disebutkan bahwa setiap caleg tidak boleh melakukan pengkhianatan kepada partai dengan melakukan tandem-tandem politik dengan parpol lain.
"Artinya jangan sekali-kali mengkhianati partai. Apalagi tahun 2014 PAN memiliki capres dengan memasang target prosentase perolehan suara dua digit. Satu suara sangat menentukan berhasil atau tidaknya pemimpin nasional yang berasal dari kader PAN," tegas dia.
Sikap tegas Ketua Umum DPP PAN, Hatta Rajasa memecat kadernya yang terbukti berselingkuh atau bertandem dengan kader partai lain patut diapresiasi. Pemecatan ini sangat tepat karena apa yang dilakukan oleh kader PAN itu melanggar AD/ART Partai.
"Ketika seorang kader menjalin kerja sama dengan partai lain maka sesungguhnya kerja politik dan visi khas PAN tidak lagi dijamin menjadi acuan kader tersebut. Dan kader seperti ini sudah menganggap partai laksana kendaraan yang dipakai demi mengejar misi pribadi," ujar peneliti senior Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus.
Menurutnya, caleg yang bertandem beda partai menyebabkan kerja politik terdegradasi menjadi aktivitas bisnis. Aktivitasnya sudah pasti tidak lagi didasari pada ideologi PAN .
Walaupun secara umum katanya kharakter parpol di Indonesia hampir sama dalam hal kelonggaran basis ideologi, namun spirit partai untuk mengejar mimpinya harus memacu kader partai untuk memperjuangkan partainya bersama dengan kader separtai.
"Biarpun sistem langsung dalam pemilu mengharuskan kader yang menjadi caleg harus bekerja untuk kemenangannya sendiri, akan tetapi kerja yang dimaksud harus tetap dalam kerangka partai yang berangkutan. Kerja masing-masing kader harus secara simultan mampu mendongkrak elektabilitas partai," pungkasnya.
Baca berita:
2014, PAN klaim raih suara 15%
(kri)
Explore More