Tak tanggap bencana
Rabu, 19 Februari 2014 - 06:28 WIB
Tak tanggap bencana
A
A
A
PADA awal 2014 Indonesia terus didera bencana alam. Banjir, tanah longsor, gempa, hingga gempa bumi terus mewarnai awal tahun politik ini. Kondisi alam juga menjadi salah satu alasan kenapa Indonesia selalu mendapat ancaman bencana.
Berada di ring of fire (cincin api) Asia Pasifik, tanah di Indonesia adalah pertemuan lempengan benua yang pergerakannya dapat menyulut gempa bumi. Ratusan gunung berapi aktif yang tumbuh dari cincin api juga selalu mengancam Nusantara.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun cukup mengagetkan. Sejak 1 Januari 2014 hingga 16 Februari 2014, BNPB mencatat 282 kejadian bencana yang mengakibatkan 197 orang tewas, 64 luka-luka, dan 1,6 juta jiwa mengungsi. Kerugian material juga mencapai triliunan rupiah.
Diperkirakan, kerugian banjir bandang di Sulawesi Utara (Sulut) mencapai Rp1,87 triliun, erupsi Gunung Sinabung Rp1 triliun, banjir pantai utara (pantura) Pulau Jawa mencapai Rp6 triliun, banjir Jakarta sekitar Rp5 triliun, dan erupsi Gunung Kelud Rp1,2 triliun.
Banyaknya korban jiwa dan kerugian material dari beberapa bencana di awal tahun pun membuat banyak pihak menyebut 2014 bukan hanya tahun politik tapi juga tahun bencana. Tentu kita tidak mengharapkan bencana tapi demikianlah kondisi alam.
Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memitigasi bencana serupa, bisa mengantisipasi dan menanganinya dengan baik, sehingga bisa menekan kerugian material bahkan menghilangkan jumlah korban jiwa.
Kondisi alam Tanah Air memang membuat kita semua sadar bahwa kita harus selalu waspada terhadap bencana. Pemerintah maupun masyarakat harus benar-benar menyadari tentang dampak dari bencana tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan berdampak bencana juga harus lebih waspada.
Ketika ada peringatan tentang ancaman erupsi gunung berapi, sudah sewajibnya untuk cepat mengungsi di wilayah aman. Masyarakat yang tinggal di kawasan berdampak gempa, sudah semestinya membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa.
BNPB menilai, kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana masih rendah. Tapi bukan 100% kesalahan masyarakat, pemerintah pun tampak kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi. Belum lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru bertolak belakang dengan sikap waspada bencana.
Contohnya adalah mengizinkan pembangunan rumah di kawasan berdampak bencana ataupun tidak mengeluarkan instruksi untuk pembangunan rumah-rumah tahan gempa. Semestinya ini harus sudah disadari bertahun-tahun yang lalu. Namun yang terjadi, sosialisasi hanya seremoni ketika bencana telah terjadi. Kebijakan pemerintah pun setali tiga uang. Anggaran untuk menanggulangi bencana, menurut data BNPB, hanya 0,5% dari anggaran pemerintah daerah.
BNPB hanya mendapat anggaran Rp1 triliun dalam setahun untuk menanggulangi bencana. Kondisi ini membuktikan bahwa pemerintah tak bisa tanggap dengan bahaya bencana di Tanah Air.
Pemerintah baru kelimpungan ketika bencana terjadi. Ujung-ujungnya penanganan bencana tidak maksimal dan yang menjadi korban adalah masyarakat yang terkena musibah. Jepang yang merupakan negara yang mempunyai bahaya bencana hampir sama dengan Indonesia menganggarkan dana bencana 0,47% dari APBN mereka.
Di Indonesia yang jumlah penduduk dan kompleksitas bencana lebih banyak hanya menganggarkan sekitar 0,24% dari APBN-nya. Bahkan, Jepang di sekitar tahun 1960 menganggarkan 6,7% dari APBN-nya untuk penanggulangan gempa. Jepang menyadari hal tersebut bukan hanya pada penganggaran, tapi kebijakan-kebijakan lain dalam mengantisipasi dan mengatasi datangnya bencana. Lalu, dengan kondisi ini, apakah kita bisa dikatakan negara yang tanggap dengan bencana?
Sepertinya tidak. Bencana yang selalu mengintai tidak diimbangi kesadaran tentang bahaya bencana. Akhirnya yang akan menjadi korban adalah masyarakat atas ketidaktanggapan pemerintah terhadap bencana. Pemerintah pasti sadar kondisi tersebut tapi belum mau melakukannya. Jika ini terus dibiarkan, wajar jika kita disebut negara tak tanggap bencana dan rakyat selalu menjadi korbannya.
Berada di ring of fire (cincin api) Asia Pasifik, tanah di Indonesia adalah pertemuan lempengan benua yang pergerakannya dapat menyulut gempa bumi. Ratusan gunung berapi aktif yang tumbuh dari cincin api juga selalu mengancam Nusantara.
Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pun cukup mengagetkan. Sejak 1 Januari 2014 hingga 16 Februari 2014, BNPB mencatat 282 kejadian bencana yang mengakibatkan 197 orang tewas, 64 luka-luka, dan 1,6 juta jiwa mengungsi. Kerugian material juga mencapai triliunan rupiah.
Diperkirakan, kerugian banjir bandang di Sulawesi Utara (Sulut) mencapai Rp1,87 triliun, erupsi Gunung Sinabung Rp1 triliun, banjir pantai utara (pantura) Pulau Jawa mencapai Rp6 triliun, banjir Jakarta sekitar Rp5 triliun, dan erupsi Gunung Kelud Rp1,2 triliun.
Banyaknya korban jiwa dan kerugian material dari beberapa bencana di awal tahun pun membuat banyak pihak menyebut 2014 bukan hanya tahun politik tapi juga tahun bencana. Tentu kita tidak mengharapkan bencana tapi demikianlah kondisi alam.
Yang terpenting adalah bagaimana kita bisa memitigasi bencana serupa, bisa mengantisipasi dan menanganinya dengan baik, sehingga bisa menekan kerugian material bahkan menghilangkan jumlah korban jiwa.
Kondisi alam Tanah Air memang membuat kita semua sadar bahwa kita harus selalu waspada terhadap bencana. Pemerintah maupun masyarakat harus benar-benar menyadari tentang dampak dari bencana tersebut. Masyarakat yang tinggal di daerah kawasan berdampak bencana juga harus lebih waspada.
Ketika ada peringatan tentang ancaman erupsi gunung berapi, sudah sewajibnya untuk cepat mengungsi di wilayah aman. Masyarakat yang tinggal di kawasan berdampak gempa, sudah semestinya membangun rumah dengan konstruksi tahan gempa.
BNPB menilai, kesadaran masyarakat terhadap bahaya bencana masih rendah. Tapi bukan 100% kesalahan masyarakat, pemerintah pun tampak kurang maksimal dalam melakukan sosialisasi. Belum lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang justru bertolak belakang dengan sikap waspada bencana.
Contohnya adalah mengizinkan pembangunan rumah di kawasan berdampak bencana ataupun tidak mengeluarkan instruksi untuk pembangunan rumah-rumah tahan gempa. Semestinya ini harus sudah disadari bertahun-tahun yang lalu. Namun yang terjadi, sosialisasi hanya seremoni ketika bencana telah terjadi. Kebijakan pemerintah pun setali tiga uang. Anggaran untuk menanggulangi bencana, menurut data BNPB, hanya 0,5% dari anggaran pemerintah daerah.
BNPB hanya mendapat anggaran Rp1 triliun dalam setahun untuk menanggulangi bencana. Kondisi ini membuktikan bahwa pemerintah tak bisa tanggap dengan bahaya bencana di Tanah Air.
Pemerintah baru kelimpungan ketika bencana terjadi. Ujung-ujungnya penanganan bencana tidak maksimal dan yang menjadi korban adalah masyarakat yang terkena musibah. Jepang yang merupakan negara yang mempunyai bahaya bencana hampir sama dengan Indonesia menganggarkan dana bencana 0,47% dari APBN mereka.
Di Indonesia yang jumlah penduduk dan kompleksitas bencana lebih banyak hanya menganggarkan sekitar 0,24% dari APBN-nya. Bahkan, Jepang di sekitar tahun 1960 menganggarkan 6,7% dari APBN-nya untuk penanggulangan gempa. Jepang menyadari hal tersebut bukan hanya pada penganggaran, tapi kebijakan-kebijakan lain dalam mengantisipasi dan mengatasi datangnya bencana. Lalu, dengan kondisi ini, apakah kita bisa dikatakan negara yang tanggap dengan bencana?
Sepertinya tidak. Bencana yang selalu mengintai tidak diimbangi kesadaran tentang bahaya bencana. Akhirnya yang akan menjadi korban adalah masyarakat atas ketidaktanggapan pemerintah terhadap bencana. Pemerintah pasti sadar kondisi tersebut tapi belum mau melakukannya. Jika ini terus dibiarkan, wajar jika kita disebut negara tak tanggap bencana dan rakyat selalu menjadi korbannya.
(nfl)
