Pelaksana hukum dituding biang kerok korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Tidak sedikit masyarakat yang kecewa dengan penegakan hukum di Indonesia. Pasalnya, hukum di Indonesia lebih tajam ke bawah dan tumpul jika harus berhadapan dengan penyelenggara negara.
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Jacob Elfinus Sahetapy mengatakan tidak ada yang salah dengan institusi-institusi hukum yang ada di Indonesia seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Mabes Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak ada yang salah dengan institusi hukumnya," tegas Sahetapy di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2014).
Menurut Sahetapy, yang salah adalah pelaksana hukum tersebut. Pasalnya, tidak sedikit pelaksana hukum yang kerap bermain dalam suatu perkara. Ia mencontohkan, seperti di insitusi Kejaksaan Agung yang dinilainya tidak sedikit jaksa yang bermain dalam suatu perkara.
"Itu pelaksana hukumnya yang kadang tidak benar," pungkas Sahetapy.
Baca berita:
Mafia hukum bayangi politik Indonesia
Menanggapi hal tersebut, Guru Besar Ilmu Hukum dari Universitas Airlangga Jacob Elfinus Sahetapy mengatakan tidak ada yang salah dengan institusi-institusi hukum yang ada di Indonesia seperti Kejaksaan Agung (Kejagung), Mabes Polri, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Tidak ada yang salah dengan institusi hukumnya," tegas Sahetapy di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Selasa (18/2/2014).
Menurut Sahetapy, yang salah adalah pelaksana hukum tersebut. Pasalnya, tidak sedikit pelaksana hukum yang kerap bermain dalam suatu perkara. Ia mencontohkan, seperti di insitusi Kejaksaan Agung yang dinilainya tidak sedikit jaksa yang bermain dalam suatu perkara.
"Itu pelaksana hukumnya yang kadang tidak benar," pungkas Sahetapy.
Baca berita:
Mafia hukum bayangi politik Indonesia
(kri)