Distribusi logistik di daerah terpencil didahulukan
Senin, 10 Februari 2014 - 15:33 WIB
Distribusi logistik di daerah terpencil didahulukan
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI memastikan pendistribusian logistik Pemilu Legislatif 2014 ke daerah terpencil akan didahulukan.
Itu demi memastikan pelaksanaan pileg di lokasi terpencil berjalan serentak dengan daerah lain.
"Itu jadi prioritas, terutama ke daerah-daerah di timur Indonesia," kata anggota KPU RI, Ferry Kunia, di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/2/2014).
Daerah terpencil menurutnya butuh perhatian lebih dalam proses distribusi. Sebab kawasan terpencil sulit dijangkau dan memerlukan waktu lebih lama untuk mengantarkan logistik pemilu.
Untuk daerah terpencil, ia menyebut beberapa contoh yaitu Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan dan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat.
Jika terjadi keterlambatan dalam proses distribusi, Ferry menegaskan itu salah KPU. "Ini tanggung jawab kita," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya terus komunikasi dengan berbagai pihak agar produksi logistik dan distribusi berjalan lancar. "Kita komunikasi dengan perusahaan dan teman-teman (KPU) di kabupaten/kota," jelasnya.
Dalam proses distribusi, KPU melibatkan Polri serta dibackup TNI demi memastikan keamanan dan kelancarannya. Bahkan jika diperlukan alat transportasi, pihaknya akan meminta bantuan TNI.
"Misalnya kita butuh kapal untuk distribusi karena ombaknya besar atau kapalnya padat, kita akan koordinasi dengan TNI," tuturnya.
Secara keseluruhaan, ia berharap tidak ada kendala berarti dalam proses produksi dan distribusi logistik pemilu. Sehingga pelaksanaannya akan berjalan tepat waktu dan lancar.
Direktur PT Granesia, Gatot Riyadi, mengatakan akan mempercepat proses distribusi. Dalam hal ini, PT Granesia kebagian jatah mencetak sekira 11 juta lembar surat suara untuk Sumatera Barat yang ditargetkan tuntas dalam 30 hari.
"Kita punya karyawan sekira 200 orang. Untuk mempercepat proses produksi kita menggunakan tenaga tambahan 100 orang," ucapnya.
Dengan cara seperti itu, produksi akan semakin cepat. Distribusi pun akan lebih cepat dilakukan demi menjaga agar distribusi ke daerah terpencil bisa didahulukan.
Pada proses distribusi, perusahaan hanya bertugas mengirimnya ke KPU kabupaten/kota. Selanjutnya, KPU setempat akan mendistribusikannya ke daerah-daerah hingga TPS. Maksimal H-3, semua logistik harus sudah ada di tingkat TPS.
Itu demi memastikan pelaksanaan pileg di lokasi terpencil berjalan serentak dengan daerah lain.
"Itu jadi prioritas, terutama ke daerah-daerah di timur Indonesia," kata anggota KPU RI, Ferry Kunia, di Bandung, Jawa Barat, Senin (10/2/2014).
Daerah terpencil menurutnya butuh perhatian lebih dalam proses distribusi. Sebab kawasan terpencil sulit dijangkau dan memerlukan waktu lebih lama untuk mengantarkan logistik pemilu.
Untuk daerah terpencil, ia menyebut beberapa contoh yaitu Kepulauan Selayar di Sulawesi Selatan dan Kepulauan Mentawai di Sumatera Barat.
Jika terjadi keterlambatan dalam proses distribusi, Ferry menegaskan itu salah KPU. "Ini tanggung jawab kita," ungkapnya.
Untuk itu, pihaknya terus komunikasi dengan berbagai pihak agar produksi logistik dan distribusi berjalan lancar. "Kita komunikasi dengan perusahaan dan teman-teman (KPU) di kabupaten/kota," jelasnya.
Dalam proses distribusi, KPU melibatkan Polri serta dibackup TNI demi memastikan keamanan dan kelancarannya. Bahkan jika diperlukan alat transportasi, pihaknya akan meminta bantuan TNI.
"Misalnya kita butuh kapal untuk distribusi karena ombaknya besar atau kapalnya padat, kita akan koordinasi dengan TNI," tuturnya.
Secara keseluruhaan, ia berharap tidak ada kendala berarti dalam proses produksi dan distribusi logistik pemilu. Sehingga pelaksanaannya akan berjalan tepat waktu dan lancar.
Direktur PT Granesia, Gatot Riyadi, mengatakan akan mempercepat proses distribusi. Dalam hal ini, PT Granesia kebagian jatah mencetak sekira 11 juta lembar surat suara untuk Sumatera Barat yang ditargetkan tuntas dalam 30 hari.
"Kita punya karyawan sekira 200 orang. Untuk mempercepat proses produksi kita menggunakan tenaga tambahan 100 orang," ucapnya.
Dengan cara seperti itu, produksi akan semakin cepat. Distribusi pun akan lebih cepat dilakukan demi menjaga agar distribusi ke daerah terpencil bisa didahulukan.
Pada proses distribusi, perusahaan hanya bertugas mengirimnya ke KPU kabupaten/kota. Selanjutnya, KPU setempat akan mendistribusikannya ke daerah-daerah hingga TPS. Maksimal H-3, semua logistik harus sudah ada di tingkat TPS.
(lns)
