Pemilu 2014 harus harus utamakan akuntabilitas
Jum'at, 07 Februari 2014 - 05:05 WIB
Pemilu 2014 harus harus utamakan akuntabilitas
A
A
A
Sindonews.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menilai akuntabilitas harus menjadi isu penting dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2014 ini. Sebab, merupakan faktor penting dalam sistem pemerintahan demokratis.
"Penguasa harus mempertanggungjawabkan amanat rakyat yang dititipkan kepada mereka," ujar Peneliti Senior Formappi Lucius Karus kepada Sindonews, Jumat (7/2/2014).
Dia mengatakan, kekuasaan demokratis merupakan kekuasaan yang atas dasar kepercayaan. Agar tetap dipercaya, kata dia, maka mereka yang mendapatkan mandat rakyat melalui pemilu harus mempertanggungjawabkan mandat itu kepada pemberi mandat yakni rakyat.
"Akuntabilitas mengandung makna keharusan untuk transparan. Penguasa tak bisa memutuskan sesuatu tanpa sepengetahuan rakyatnya," ujar dia.
Atas dasar itu pula, kata Lucius, Formappi mendukung penuh penolakan publik terhadap rencana pemerintah menggelontorkan dana Rp700 miliar untuk membayar saksi partai saat pemilu.
"Keputusan pemerintah dan Bawaslu yang menyepakati diam-diam dana saksi untuk parpol menjadi bukti rendahnya akuntabilitas penguasa terhadap rakyat," ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu tengah menunggu kucuran dana sebanyak Rp1,5 triliun untuk pengawasan pemilu legislatif dari pemerintah. Sebanyak Rp800 miliar bakal digunakan untuk honor dan bimbingan teknis Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan mitra PPL "Gerakan Sejuta Relawan". Sementara Rp700 miliar bakal digunakan untuk membiayai 12 perwakilan saksi dari parpol.
Baca berita:
Gamawan siap kaji ulang dana saksi
"Penguasa harus mempertanggungjawabkan amanat rakyat yang dititipkan kepada mereka," ujar Peneliti Senior Formappi Lucius Karus kepada Sindonews, Jumat (7/2/2014).
Dia mengatakan, kekuasaan demokratis merupakan kekuasaan yang atas dasar kepercayaan. Agar tetap dipercaya, kata dia, maka mereka yang mendapatkan mandat rakyat melalui pemilu harus mempertanggungjawabkan mandat itu kepada pemberi mandat yakni rakyat.
"Akuntabilitas mengandung makna keharusan untuk transparan. Penguasa tak bisa memutuskan sesuatu tanpa sepengetahuan rakyatnya," ujar dia.
Atas dasar itu pula, kata Lucius, Formappi mendukung penuh penolakan publik terhadap rencana pemerintah menggelontorkan dana Rp700 miliar untuk membayar saksi partai saat pemilu.
"Keputusan pemerintah dan Bawaslu yang menyepakati diam-diam dana saksi untuk parpol menjadi bukti rendahnya akuntabilitas penguasa terhadap rakyat," ujar dia.
Sebelumnya, Bawaslu tengah menunggu kucuran dana sebanyak Rp1,5 triliun untuk pengawasan pemilu legislatif dari pemerintah. Sebanyak Rp800 miliar bakal digunakan untuk honor dan bimbingan teknis Panitia Pengawas Lapangan (PPL) dan mitra PPL "Gerakan Sejuta Relawan". Sementara Rp700 miliar bakal digunakan untuk membiayai 12 perwakilan saksi dari parpol.
Baca berita:
Gamawan siap kaji ulang dana saksi
(kri)
