Soal upeti, pimpinan DPR dan parpol bertanggung jawab

Sindonews.com - Pimpinan DPR dan partai politik (parpol) ikut bertanggung jawab terkait dugaan keterlibatan sejumlah anggota Komisi VII DPR menyangkut kasus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto mengatakan, pimpinan DPR dan parpol itu harus bisa menjelaskan mengapa ada praktik tak terpuji di lingkungan Komisi VII DPR menyangkut kegiatan minyak dan gas bumi.

"Tanya dong ke ketua partai dan anggotanya juga, pimpinan DPR dan orang DPR nya. Mereka itu harus ikut bertanggung jawab juga," ujar Bambang ketika berbincang dengan KORAN SINDO melalui sambungan telepon, Rabu 5 Januari 2014.

Sebelumnya disebut beberapa tindakan tak terpuji di lingkungan Komisi VII DPR terkait kegiatan minyak dan gas. Misalnya, menyangkut permintaan upeti USD1 juta DPR sejak era Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

Selain itu penitipan pemenangan perusahaan dalam tender di SKK Migas, dan pertemuan-pertemuan nonformal pejabat SKK Migas-Komisi VII untuk pembahasan kebijakan migas.

Enam nama yang disebut-disebut terkait dengan itu adalah Jhonny Allen (anggota Komisi VII dan Banggar), Sutan Bhatoegana (Ketua Komisi VII) Zainudin Amali (Wakil Ketua Komisi VII), Presiden Direktur dari PT Rajawali Swiber Cakrawala Deni Karmaina, Rudi, dan Kepala SKK Migas Johanes Widjonarko.

Berita:
KPK selidiki upeti DPR di sektor migas
Respons Jero soal anak buahnya jadi tersangka