Konsistensi Megawati jadi kunci PDIP
A
A
A
Sindonews.com - Kebangkitan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang semakin diperhitungkan dalam kancah politik dianggap sebagai hasil dari konsistensi sikap politik Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pilihan untuk berada di luar pemerintahan yang diambil pada tahun 2005 adalah pilihan menentang arus dan seakan bertentangan dengan logika politik Indonesia saat itu yang menempatkan jabatan menteri sebagai daya penopang survival partai.
Saat itu, kata Hasto, ada anggapan bahwa tanpa jabatan menteri partai tidak akan survive. “Megawati Soekarnoputri memiliki komitmen kuat untuk mentradisikan suatu etika politik yang berkeadaban, yakni konsistensi partai untuk berani berada di luar pemerintahan, ketika kalah dalam pemilu,” kata Hasto, Rabu (5/2/2014).
Dalam proses konsolidasi demokrasi, kata Hasto, pilihan politik berada di luar pemerintahan ini sangatlah diperlukan, mengingat demokrasi memerlukan check and balances.
Bagi PDIP, lanjut dia, piilihan untuk berada di luar pemerintahan, juga merupakan kerja ideologis. Dalam masa sulit, ketika partai tidak tergoda bujukan kekuasaan menteri, partai mendapatkan momentum yang sangat bagus untuk melakukan konsolidasi kepartaian.
“Kesukarelaan untuk bergabung ke partai, karena keyakinan pada hal-hal yang ideologis, justru mendapat ruang ekspresi yang besar, ketika partai tidak bergelimangan dengan kekuasaan. Itulah menurut saya, pelajaran yang sangat penting dari keyakinan politik Megawati,” ungkapnya.
Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, pilihan untuk berada di luar pemerintahan yang diambil pada tahun 2005 adalah pilihan menentang arus dan seakan bertentangan dengan logika politik Indonesia saat itu yang menempatkan jabatan menteri sebagai daya penopang survival partai.
Saat itu, kata Hasto, ada anggapan bahwa tanpa jabatan menteri partai tidak akan survive. “Megawati Soekarnoputri memiliki komitmen kuat untuk mentradisikan suatu etika politik yang berkeadaban, yakni konsistensi partai untuk berani berada di luar pemerintahan, ketika kalah dalam pemilu,” kata Hasto, Rabu (5/2/2014).
Dalam proses konsolidasi demokrasi, kata Hasto, pilihan politik berada di luar pemerintahan ini sangatlah diperlukan, mengingat demokrasi memerlukan check and balances.
Bagi PDIP, lanjut dia, piilihan untuk berada di luar pemerintahan, juga merupakan kerja ideologis. Dalam masa sulit, ketika partai tidak tergoda bujukan kekuasaan menteri, partai mendapatkan momentum yang sangat bagus untuk melakukan konsolidasi kepartaian.
“Kesukarelaan untuk bergabung ke partai, karena keyakinan pada hal-hal yang ideologis, justru mendapat ruang ekspresi yang besar, ketika partai tidak bergelimangan dengan kekuasaan. Itulah menurut saya, pelajaran yang sangat penting dari keyakinan politik Megawati,” ungkapnya.
(dam)