Pengamat: Sistem pemerintahan Indonesia abu-abu

Sindonews.com - Sistem pemerintahan Indonesia dinilai masih belum jelas. Sebab, Indonesia belum meneguhkan pada aspek parlementariat atau presidensial yang diterapkan.

"Jadi jangan-jangan demokrasi kita abu-abu. Presidensial tidak, parlementer tidak. Akhirnya banci. Nah ketika banci, banyak distorsi, ketika banyak distorsi, negara nggak bisa mengelola lagi," kata Pengamat Politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Siti Zuhro, usai diskusi publik bertema 'Menata Ulang Jadwal Pilkada: Menuju Pemilu Serentak Nasional dan Pemilu Serentak Daerah' di Bakoel Coffe, Cikini, Jakarta, Minggu (26/1/2014).

Dia mengatakan, meski Indonesia pada Pilpres 2009 menganut presidensial, tetapi pada prakteknya justru parlemen lebih banyak mendominasi. Hal itu lantaran koalisi yang dibangun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) cenderung politis.

Sehingga, lanjut dia, saat kebutuhan politik peserta koalisi tak terpenuhi, maka koalisi menjadi pecah. Sehingga, parlemen menjadi wilayah pertarungan yang strategis partai politik.

"Nah kita kembalikan (sistemnya). Ya sudah, berarti kalau ada apa-apa yang enggak becus Presiden, karena presidensial, otoritasnya ada di sana, jelas," ujarnya.

Oleh sebab itu, pada Pemilu 2014 mendatang, Indonesia dipaksa menentukan porsi yang jelas dalam sistem pemerintahannya. Karena, jika sistem yang ada sekarang dibiarkan, maka kewibawaan pemerintah dalam menjalankan kebijakan dan program tak berarti apa-apa.

"Nah itu kita kembalikan, siapa melakukan apa," tutupnya.

Baca berita:
Mahfud MD: Pemerintahan tak efektif jika Presiden tersandera