Pemilu serentak bisa hindari transaksi politik
Jum'at, 24 Januari 2014 - 13:47 WIB
Pemilu serentak bisa hindari transaksi politik
A
A
A
Sindonews.com - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemilu pada tahun 2019 dilaksanakan serentak. Hal itu pun mendapat tanggapan positif dari Ketua Pengurus Pusat (PP) Muhamadiyah, Din Syamsuddin.
Din berpendapat, dengan dilaksanakan pemilu serentak maka tak hanya bisa melakukan penghematan biaya tetapi juga mencegah terjadinya transaksi politik.
"Kami cenderung melihat itu bisa dilaksanakan dengan serentak, tidak hanya efisiensi tapi ada hal-hal lain yang bisa hindari transaksi politik dari parpol yang sudah merasa memiliki hasil pileg yang bisa dipisah sehingga politik kita berada pada tingkatan yang elitis dan lain-lain," kata Din di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Dirinya juga menilai, dengan adanya pemilu serentak menjadi salah satu cara penataan sistem politik di Tanah Air melalui sistem pemilihan. "Salah satu watak negatif demokrasi kita adalah politik biaya tinggi."
"Itu lah yang akan dorong demokrasi transaksional karena itu perlu dipikirkan pemilihan yang langsung tidak pada tiap tingkatan, gubernur presiden wali kota dan tentang pelaksanaannya," terangnya.
Terkait akan munculnya banyak calon presiden (capres) alternatif bila pemilu dilaksanakan bersamaan, kata Din, partai politik sebagai kendaraan politik harus mampu melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan dijadikan capres.
"Jadi hak parpol atau gabungan parpol untuk calonkan capres maka harus proses selektif. Hanya melalui proses seleksi akan bisa menghasilkan calon-calon yang berkualitas. Karena itu harus dipikirkan bersama-sama," pungkasnya.
Baca berita:
Pemilu serentak timbulkan masalah politik
Din berpendapat, dengan dilaksanakan pemilu serentak maka tak hanya bisa melakukan penghematan biaya tetapi juga mencegah terjadinya transaksi politik.
"Kami cenderung melihat itu bisa dilaksanakan dengan serentak, tidak hanya efisiensi tapi ada hal-hal lain yang bisa hindari transaksi politik dari parpol yang sudah merasa memiliki hasil pileg yang bisa dipisah sehingga politik kita berada pada tingkatan yang elitis dan lain-lain," kata Din di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (24/1/2014).
Dirinya juga menilai, dengan adanya pemilu serentak menjadi salah satu cara penataan sistem politik di Tanah Air melalui sistem pemilihan. "Salah satu watak negatif demokrasi kita adalah politik biaya tinggi."
"Itu lah yang akan dorong demokrasi transaksional karena itu perlu dipikirkan pemilihan yang langsung tidak pada tiap tingkatan, gubernur presiden wali kota dan tentang pelaksanaannya," terangnya.
Terkait akan munculnya banyak calon presiden (capres) alternatif bila pemilu dilaksanakan bersamaan, kata Din, partai politik sebagai kendaraan politik harus mampu melakukan seleksi terhadap orang-orang yang akan dijadikan capres.
"Jadi hak parpol atau gabungan parpol untuk calonkan capres maka harus proses selektif. Hanya melalui proses seleksi akan bisa menghasilkan calon-calon yang berkualitas. Karena itu harus dipikirkan bersama-sama," pungkasnya.
Baca berita:
Pemilu serentak timbulkan masalah politik
(kri)
