KPK didesak serius ungkap kasus Hambalang
Kamis, 16 Januari 2014 - 05:15 WIB
KPK didesak serius ungkap kasus Hambalang
A
A
A
Sindonews.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta serius ungkap tuntas kasus proyek pembangunan gedung olahraga di Bukit Hambalang, Bogor. Sejumlah nama yang telah diungkap oleh beberapa saksi harus diusut lembaga yang dipimpin Abraham Samad itu.
Mulai dari Sylviah Sholeha alias Bu Pur, Arif Gundul, dan Widodo Wisnu Sayoko yang merupakan sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Termasuk pengungkapan dalam persidangan dengan terdakwa mantan Pejabat Pembuat Komitem (PPK) Hambalang Deddy Kusdinar di mana terungkap fakta aliran uang puluhan miliar ke Komisi X DPR dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Karena fokusnya kan menemukan kebenaran," ujar anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari ketika berbincang dengan Sindo melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu (15/1/14).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berpendapat, di masa keterbukaan dan perhatian masyarakat yang tinggi terhadap kasus Hambalang, maka KPK harus hati-hati. Alasannya, reputasi dan kredibilitas KPK dipertaruhkan.
Dia menyarankan, dalam menangani kasus hukum KPK harus mengikuti fakta dan bukti hukum yang baru. "Bukan diskresi-diskresi atas fakta-fakta baru tersebut," imbuhnya.
Berita Dipo Alam tanggapi polemik Bu Pur.
Mulai dari Sylviah Sholeha alias Bu Pur, Arif Gundul, dan Widodo Wisnu Sayoko yang merupakan sepupu Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Termasuk pengungkapan dalam persidangan dengan terdakwa mantan Pejabat Pembuat Komitem (PPK) Hambalang Deddy Kusdinar di mana terungkap fakta aliran uang puluhan miliar ke Komisi X DPR dan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
"Karena fokusnya kan menemukan kebenaran," ujar anggota Komisi III DPR Eva Kusuma Sundari ketika berbincang dengan Sindo melalui sambungan telepon, Jakarta, Rabu (15/1/14).
Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini berpendapat, di masa keterbukaan dan perhatian masyarakat yang tinggi terhadap kasus Hambalang, maka KPK harus hati-hati. Alasannya, reputasi dan kredibilitas KPK dipertaruhkan.
Dia menyarankan, dalam menangani kasus hukum KPK harus mengikuti fakta dan bukti hukum yang baru. "Bukan diskresi-diskresi atas fakta-fakta baru tersebut," imbuhnya.
Berita Dipo Alam tanggapi polemik Bu Pur.
(kur)
