Kemenag klaim miliki database tunjangan tunggakan guru

Sindonews.com - Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nur Syam mengatakan, Kemenag sudah melakukan pendataan dengan tuntas yang dilakukan dengan metode by name by address.

Saat ini hanya tinggal menunggu verifikasi audit yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

"Data dari seluruh guru baik itu PNS dan non PNS maupun guru PHI yang PNS dan non PNS sudah diperoleh angkanya," tandansya saat dihubungi KORAN SINDO, Sabtu, (4/1/2014).

Menurut dia, data tersebut tidak diragukan lagi jumlahnya. Karena data tersebut sudah sesuai dengan pemeriksaan BPK, maka hanya tinggal dicairkan uangnya.

Dalam hal ini, memang sudah menjadi persyaratan mutlak yang harus dilakukan semua kementerian, mengenai semua hutang tunggakan atau apapun sebelum tahun berlangsungnya maka harus dilakukan audit BPKP sebelumnya.

"Terkait benar atau salah data kami, tetap harus ada verifikasi yang dilakukan. Itu harus karena sudah masuk kedalam peraturan," kata dia.

Lebih lanjut Nur Syam mengatakan, dalam pendataan, dipastikan data yang dimiliki terus berkembang. Maka hal ini seperti terkesan data yang selalu berubah-ubah menjadi tambah banyak.

Selain itu, tunjangan prifesi guru bukan hanya terjadi di satu direktoran, namun juga terjadi di Madrasah dan sekolah umum.

"Data sudah diperoleh dari seluruh madrasah dan profesi guru. Maka dapat disimpulkan berapa tunjangan profesi guru yang belum dibayarkan di sekolah-sekolah.

Dari data yang diberikan rekap nasional tunggakan sertifikasi guru madrasah PNS versi Kemenag 635.525.346.776. Sedangkan guru madrasah swasta sebanyak 670.624.888.212, total semuanya 1.306.150.224.988.

Berkaitan dengan database, Nur Syam juga memaparkan Kemenag juga sudah memiliki data BSM. Artinya, Kemenag sudah melakukan pendataan dari 2011. "Pada 2012 BSM sudah dibayarkan melalui data by name by address," kata dia.

Menurut dia, data tersebut sudah melalui usulan madrasah yang kemudian dilakukan verifikasi oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag kabupaten/kota dan langsung dibayarkan.

Melalui bank penyalur, PT Pos dan rekening masing-masing siswa. "Pada 2013 ada perubahan melalui penggunaan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Ini tidak dilakukan dari awal tetapi sejak April 2013," ujarnya.

Hal ini mengakibatkan penerimaan BSM hanya sekitar 15,6 persen sampai bulan September. Hal ini dikarenakan proses pendataan yang sangat rumit di lapangan, sehingga pendataan tidak selesai.

Menurutnya, data yang diperoleh selama ini berdasarkan TNP2K melalui sensus penduduk pada tahun 2011 lalu diimplikasikan di 2013.

"Inikan berjarak, pasti terjadi perubahan data. Hal ini terkesan apa yang tersusun seakan tidak dapat digunakan," kata dia.

Tentunya, dalam permsalahan seperti ini tidak dapat menyalahkan pihak madrasah sekalipun karena lambat menyalurkan. Selama ini usaha yang dilakukan sudah cukup maksimal untuk memberikan BSM kepada 3,04 juta siswa.

"Kami kejar target kemarin sampai 75 persen penyaluranya kepada sekitar 2,7 juta siswa," tegas dia.

Baca berita pendidikan lainnya.