Tak sentuh kakap, penegakan hukum tebang pilih
Senin, 30 Desember 2013 - 19:04 WIB
Tak sentuh kakap, penegakan hukum tebang pilih
A
A
A
Sindonews.com - Fraksi Partai Hanura menilai penegakan hukum sepanjang Tahun 2013 masih tebang pilih. Hal ini terjadi karena pemberantasan tindak pidana korupsi (tipikor) belum menyentuh koruptor kelas atas.
Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding berpendapat sikap tebang pilih itu masih terlihat dalam penegakan hukum di Indonesia, baik itu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, maupun Kejaksaan.
"Prestasi institusi penegak hukum Polri, Kejaksaan dan KPK masih dinilai tebang pilih, khususnya dalam pemberantasan korupsi," kata Sudding dalam catatan akhir tahun Fraksi Partai Hanura di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2013).
"Khususnya dalam pemberantasan korupsi, mengingat skala penindakan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan dinilai oleh publik masih dalam skala rendah dalam artian tidak menyentuh koruptor kelas kakap," tambahnya.
Selain itu, lanjut Sudding, penegakan hukum di Indonesia masih perlu diberikan catatan, karena penindakan terhadap kasus korupsi yang terjadi di daerah masih minim. Sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap penegakan hukum hukum.
Catatan terakhir dari Fraksi Partai Hanura ini terutama ditujukan kepada KPK. Sudding berharap Abraham Samad cs lebih independen dalam menangani kasus besar seperti proyek Hambalang dan bailout Bank Century.
"Penindakan KPK ternyata belum mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum," tuntasnya.
Ketua Fraksi Partai Hanura Sarifudin Sudding berpendapat sikap tebang pilih itu masih terlihat dalam penegakan hukum di Indonesia, baik itu di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Polri, maupun Kejaksaan.
"Prestasi institusi penegak hukum Polri, Kejaksaan dan KPK masih dinilai tebang pilih, khususnya dalam pemberantasan korupsi," kata Sudding dalam catatan akhir tahun Fraksi Partai Hanura di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (30/12/2013).
"Khususnya dalam pemberantasan korupsi, mengingat skala penindakan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh Polri dan Kejaksaan dinilai oleh publik masih dalam skala rendah dalam artian tidak menyentuh koruptor kelas kakap," tambahnya.
Selain itu, lanjut Sudding, penegakan hukum di Indonesia masih perlu diberikan catatan, karena penindakan terhadap kasus korupsi yang terjadi di daerah masih minim. Sehingga menimbulkan sentimen negatif masyarakat terhadap penegakan hukum hukum.
Catatan terakhir dari Fraksi Partai Hanura ini terutama ditujukan kepada KPK. Sudding berharap Abraham Samad cs lebih independen dalam menangani kasus besar seperti proyek Hambalang dan bailout Bank Century.
"Penindakan KPK ternyata belum mampu mengembalikan kepercayaan publik terhadap proses penegakan hukum," tuntasnya.
(lns)
