Amien Rais: Indonesia tak bisa lepas dari tekanan asing

Sindonews.com - Mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Amien Rais menilai Negara Indonesia tidak bisa lepas dari tekanan pihak asing. Pasalnya, saat ini Indonesia merupakan satu-satunya negera di dunia yang menerima royalti hasil tambang paling rendah. Indonesia hanya menerima satu persen keuntungan dari total hasil tambang yang dikeruk pihak asing.

Sementara kerugian akibat kerusakan lingkungan menjadi beban masyarakat Indonesia. Indonesia merupakan satu-satunya negara di dunia yang menerima royalti hasil tambang paling rendah. Negara ini hanya menerima satu persen keuntungan dari total hasil tambang yang dikeruk pihak asing. Sementara kerugian akibat kerusakan lingkungan menjadi beban masyarakat Indonesia.

“Kekayaan alam kita banyak dikeruk pihak asing. Namun bagian yang kita peroleh sangat kecil," ujar Amien Rais dalam acara Milad Muhammadiyah yang ke 101 M atau ke 104 H yang digelar Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Karawang di Indoalamsari, Jalan Interchange, Karawang Barat, Minggu (29/12/2013).

Dikatakan mantan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu, sebagai contoh penambangan di Pegunungan Jaya Wijaya dikeruk PT Freeport untuk diambil emasnya. Tetapi pihak Indonesia tidak pernah tahu berapa ton emas yang dieksploitasi perusahaan asing itu. Kondisi itu menunjukkan jika Indonesia belum mandiri. Bahkan dalam beberapa hal Indonesia masih didikte oleh asing.

“Contoh lain, semua pesawat terbang yang melintasi wilayah udara Indonesia bagian barat sebelumnya harus mendapatkan izin dari negara Singapura. Hal itu menujukkan bahwa Indonesia belum berdaulat sepenuhnya,” tandasnya.

Yang lebih memprihatinkan, lanjut dia, dalam setiap membentuk undang-undang, harus ada restu terlebih dahulu dari International Monetary Fund (IMF) dan Bank Dunia. "Tangan-tangan asing yang menentukan pointer dalam draf undang-undang tersebut. Sementara negara kita hanya membuat penjabarannya saja," katanya.

Dikatakan, ada Peraturan Presiden di tahun 1997 yang sebagian teksnya masih berbahasa Inggris. Setelah ditelusuri, ternyata penyusun Peraturan Presiden itu belum sempat menerjemahkan draf yang dibuat asing ke dalam Bahasa Indonesia.

"Kita memang sudah merdeka, tetapi belum sepenuhnya berdaulat dalam banyak aspek, baik itu aspek ekonomi, hukum, maupun budaya," katanya.

Menurut Amien, masyarakat Indonesia, terutama warga Muhammadiyah harus bersama-sama menjaga amanah kemerdekaan yang dirumuskan oleh para pendiri negeri ini. Keadilan dan kekayaan alam yang kita miliki harus benar-benar dirasakan demi kemaslahatan rakyat.

Dikatakan, Muhammadiyah tidak henti-hentinya mengamalkan amar makruf nahyi mungkar. Upaya tersebut akan lebih efektif jika dilaksanakan secara bergandengan tangan.

Ketika ditanya mengapa Amien Rais tidak mampu mengingatkan pemerintah ketika memimpin MPR dulu, Amin menyebutkan, MPR itu ibarat wasit tenis, “Sebagai ketua lembaga tertinggi negara, bukan berarti saya memegang penuh kekuasaan. Saya hanya seperti wasit tenis, tinggi tapi kaki saya tidak menginjak tanah," tukasnya.

Sebagai lembaga tertinggi,sambung Amien, MPR tidak berarti mempunyai wewenang penuh. Lembaga itu hanya sebatas pengawas dan rem untuk mengingatkan eksekutif. Sebab, dalam tatanan negara Indonesia, lembaga eksekutiflah yang berwenang menjalankan roda pemerintahan.

“Kalau diberi kesempatan saya pasti melakukannya. Tetapi sayang pada Pemilu 2004 saya belum diberi kesempatan,” ucapnya.

Baca:
Amien Rais tolak pemimpin sibuk tebar pesona