Publik menanti KPU buka laporan dana kampanye parpol
Sabtu, 28 Desember 2013 - 06:35 WIB
Publik menanti KPU buka laporan dana kampanye parpol
A
A
A
Sindonews.com - Laporan dana kampanye partai politik (parpol) yang telah dilaporkan oleh parpol kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) harus segera diumumkan kepada publik. Sebab, publik berkepentingan mengetahui asal usul dana kampanye yang masuk ke parpol.
"KPU segera menyampaikan pada publik, agar publik bisa membantu dan mengikuti transparansi anggaran parpol," ujar Direktur Political Communication Institute Heri Budianto ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (28/12/2013).
Menurutnya, ini penting agar proses pemilu khususnya terkait dana bisa dimonitoring. Setelah itu, baru kemudian publik dapat memberikan respons terhadap laporan itu.
"Saya melihat ada hal yang krusial yakni aliran dana yang dilaporkan itu apakah dana yang masuk hanya lewat partai atau juga lewat perorangan caleg," ucap dosen Universitas Mercua Buana ini.
Dikatakannya, ini harus dibuat clear jangan sampai parpol hanya melaporkan dana yang masuk via rekening atau kas parpol, namun melalui kader-kader tidak dimasukkan. Nah, jika ini terjadi maka potensi dana-dana siluman akan terbuka.
"Ini yang harus dijaga, agar parpol berani membuka semua aliran dana yang masuk melalui partai atau aliran yang masuk melalui kader atau caleg," pungkasnya.
Seperti diketahui sejumlah parpol telah melaporkan dana kampanye. Mereka adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) senilai Rp135,5 miliar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rp130 miliar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp44,8 miliar.
Kemudian, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp29,1 miliar, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp19 miliar, Partai Demokrat Rp135 miliar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp144 miliar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp41 miliar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp32 miliar.
Baca berita:
Berikut laporan dana kampanye Partai Hanura
"KPU segera menyampaikan pada publik, agar publik bisa membantu dan mengikuti transparansi anggaran parpol," ujar Direktur Political Communication Institute Heri Budianto ketika dihubungi Sindonews, Sabtu (28/12/2013).
Menurutnya, ini penting agar proses pemilu khususnya terkait dana bisa dimonitoring. Setelah itu, baru kemudian publik dapat memberikan respons terhadap laporan itu.
"Saya melihat ada hal yang krusial yakni aliran dana yang dilaporkan itu apakah dana yang masuk hanya lewat partai atau juga lewat perorangan caleg," ucap dosen Universitas Mercua Buana ini.
Dikatakannya, ini harus dibuat clear jangan sampai parpol hanya melaporkan dana yang masuk via rekening atau kas parpol, namun melalui kader-kader tidak dimasukkan. Nah, jika ini terjadi maka potensi dana-dana siluman akan terbuka.
"Ini yang harus dijaga, agar parpol berani membuka semua aliran dana yang masuk melalui partai atau aliran yang masuk melalui kader atau caleg," pungkasnya.
Seperti diketahui sejumlah parpol telah melaporkan dana kampanye. Mereka adalah Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) senilai Rp135,5 miliar, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Rp130 miliar, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Rp44,8 miliar.
Kemudian, Partai Bulan Bintang (PBB) Rp29,1 miliar, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Rp19 miliar, Partai Demokrat Rp135 miliar, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Rp144 miliar, Partai Nasional Demokrat (Nasdem) Rp41 miliar dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rp32 miliar.
Baca berita:
Berikut laporan dana kampanye Partai Hanura
(kri)
