Trik KPU minimalisir kecurangan di pemilukada

Sindonews.com - Penyelenggaraan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) ditengarai banyak menuai protes dari kalangan masyarakat daerah. Sebab, proses penyelenggaraan pemilu dinilai rawan kecurangan.

Menanggapi hal itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengaku akan evaluasi ulang terhadap petugas KPU di daerah. Salah satu yang bakal menjadi evaluasi adalah, sistem seleksi calon petugas KPU di tingkat bawah.

"Meksipun seleksi untuk PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) dan PPS (Panitia Pemungutan Suara) sudah selesai, tetapi nanti KPPS (Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara) nanti kita cari orang yang terbaik," kata Komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (18/12/2013).

Selain itu, lanjutnya, dalam penyelenggaraan pemilukada, KPU kabupaten atau kota diminta secara aktif mengawasi petugas KPU di tingkat kecamatan. Menurutnya, kecurangan pemilukada bisa terjadi karena kelalaian dan ketidakpahaman petugas di lapangan.

Maka itu, untuk meminimalisir tindak kecurangan pada pemilukada, KPU tengah berupaya menggelar pelatihan Bimbingan Teknis (Bimtek) kepada petugas PPK, PPS, dan KPPS yang difasilitasi KPU tingkat kabupaten atau kota.

"Kemudian juga proses monitoring, dan kita bekerja dengan secara terbuka. Kalau terbuka kan semua orang bisa melihat," ucapnya.

Seperti diketahui, proses pemilukada kini sedang menjadi sorotan publik. Banyaknya gugatan masyarakat daerah terkait kinerja KPU daerah berujung pada sidang kode etik atas sengketa pemilukada di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Tak cukup disitu, imbas dari kegagalan menyelenggarakan pemilukada, berakibat banyak Komisioner KPUD dipermasalahkan peserta pemilukada karena dugaan kecurangan yang berujung pada masuknya ribuan sengketa pemilukada di Mahkamah Kontitusi (MK).