Kemenparekraf, BNP2TKI, dan Kementerian KKP integritasnya terendah
Kemenparekraf, BNP2TKI, dan Kementerian KKP integritasnya terendah
A
A
A
Sindonews.com - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekreaf), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan, menempati posisi terendah dalam Sektor Publik (SI) 2013 yang diselenggarakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang dilakukan terhadap 15.000 responden pada Mei-September 2013.
Adapun instansi pemerintah yang menempati ranking tertinggi dalam survei integritas itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup, RS Fatmawati, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RS Cipto Mangunkusumo, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan, berdasarkan Survei Integritas Sektor Publik (SI) 2013 itu, rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun ini (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82).
“Secara nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012 saat KPK terakhir merilis hasil survei yang sama,” kata Busyro saat menyampaikan hasil SI 2013 di hadapan sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal serta pemerintah daerah, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (16/12/2013), dikutip laman setkab.go.id.
Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah.
Survei Integritas kali ini dilakukan terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.000 yang terbagi dalam 484 unit layanan dengan rincian sebagai berikut: 40 unit layanan di instansi pusat dengan 1200 responden, 264 unit layanan di instansi vertikal dengan 8160 responden dan 180 unit layanan di pemda dengan 5.640 responden. "Pengambilan data primer dilakukan melalui proses wawancara tatap muka dalam kurun waktu Mei–September 2013," kata Busyro.
Ini hasil Survei Integritas versi KPK
Adapun instansi pemerintah yang menempati ranking tertinggi dalam survei integritas itu adalah Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Kementerian Lingkungan Hidup, RS Fatmawati, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, RS Cipto Mangunkusumo, dan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas menyampaikan, berdasarkan Survei Integritas Sektor Publik (SI) 2013 itu, rata-rata nilai dari Indeks Integritas Nasional adalah 6,80. Rata-rata nilai integritas instansi pusat tahun ini (7,37), instansi vertikal (6,71) dan pemerintah daerah (6,82).
“Secara nasional terjadi kenaikan rata-rata nilai indeks integritas dibandingkan pada 2012 saat KPK terakhir merilis hasil survei yang sama,” kata Busyro saat menyampaikan hasil SI 2013 di hadapan sejumlah pejabat dari Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal serta pemerintah daerah, di Gedung KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta, Senin (16/12/2013), dikutip laman setkab.go.id.
Peningkatan nilai rata-rata indeks integritas menunjukkan keseriusan upaya unit layanan dan instansi di sektor layanan publik dalam memerangi korupsi. Di sisi lain, penilaian ini diharapkan menjadi motivasi untuk terus melakukan perbaikan dan meningkatkan kualitas layanan publik pada indikator-indikator yang dinilai masih lemah.
Survei Integritas kali ini dilakukan terhadap 85 instansi yang terdiri atas 20 instansi pusat, 5 instansi vertikal dan 60 instansi pemerintah daerah. Jumlah respondennya mencapai 15.000 yang terbagi dalam 484 unit layanan dengan rincian sebagai berikut: 40 unit layanan di instansi pusat dengan 1200 responden, 264 unit layanan di instansi vertikal dengan 8160 responden dan 180 unit layanan di pemda dengan 5.640 responden. "Pengambilan data primer dilakukan melalui proses wawancara tatap muka dalam kurun waktu Mei–September 2013," kata Busyro.
Ini hasil Survei Integritas versi KPK
(lal)
Explore More