Samad tak tahu soal beredarnya BAP Bu Pur
Senin, 09 Desember 2013 - 18:20 WIB
Samad tak tahu soal beredarnya BAP Bu Pur
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad mengaku tak mengetahui ihwal beredarnya salinan berita acara pemeriksaan (BAP) Sylvia Sholeha atau Bu Pur.
Sosok perempuan yang pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.
"Saya tak tahu persis. Saya belum dapat informasi itu," ujar Abraham usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Dia bahkan mengaku mengetahui informasi beredarnya salinan BAP Bu Pur itu saat wartawan yang menanyakan kebenaran hal tersebut. "Saya sendiri tak tahu ada BAP itu," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, bahwa dokumen seperti BAP sebenarnya tidak boleh dipublikasikan. Maka dari itu, sejumlah langkah penyidikan KPK tak semuanya diungkap ke media massa.
"Ada hal-hal yang memang secara prosedural tidak boleh disampaikan, misalnya soal penyidikan, karena kalau kita sampaikan ke wartawan terus dipublikasi, itu bisa mengacaukan atau mengaburkan penyidikan kita," tuturnya.
Baca berita:
Soal Bunda Putri dan Bu Pur, KPK harus menahan diri
Sosok perempuan yang pernah disebut dalam persidangan kasus korupsi proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang, Bogor.
"Saya tak tahu persis. Saya belum dapat informasi itu," ujar Abraham usai menghadiri acara Puncak Peringatan Hari Anti Korupsi dan Hari HAM se-Dunia Tahun 2013, di Istana Negara, Jakarta, Senin (9/12/2013).
Dia bahkan mengaku mengetahui informasi beredarnya salinan BAP Bu Pur itu saat wartawan yang menanyakan kebenaran hal tersebut. "Saya sendiri tak tahu ada BAP itu," katanya.
Lebih lanjut, dia mengatakan, bahwa dokumen seperti BAP sebenarnya tidak boleh dipublikasikan. Maka dari itu, sejumlah langkah penyidikan KPK tak semuanya diungkap ke media massa.
"Ada hal-hal yang memang secara prosedural tidak boleh disampaikan, misalnya soal penyidikan, karena kalau kita sampaikan ke wartawan terus dipublikasi, itu bisa mengacaukan atau mengaburkan penyidikan kita," tuturnya.
Baca berita:
Soal Bunda Putri dan Bu Pur, KPK harus menahan diri
(kri)
