Pembentukan KPK di daerah efektif untuk berantas korupsi
Senin, 09 Desember 2013 - 13:52 WIB
Pembentukan KPK di daerah efektif untuk berantas korupsi
A
A
A
Sindonews.com - Ketua Komite I DPD RI, Alirman Sori menilai, adanya wacana pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di daerah merupakan usulan yang bagus, agar mengefektifkan pemberantasan korupsi di seluruh pelosok.
"Pembentukan KPK di tiap provinsi KPK daerah penting, karena selama ini kasus-kasus kecil banyak yang tidak tersentuh," tegas Alirman, saat kunjungan bersama anggota DPD lainnya ke Sumatera Barat (Sumbar), Senin (9/11/2013).
Menurut dia, setidaknya tiap provinsi memiliki satu perwakilan KPK, hal itu dinilai efektif untuk pemberantasan korupsi.
"Selama ini KPK telah melaksanakan tugasnya dengan baik, banyak kasus-kasus yang besar terungkap, tapi lebih bagusnya KPK juga ada di daerah, sehingga kasus-kasus yang selama ini tidak tersentuh bisa diusut," ucapnya.
Keberadaan KPK di daerah, jelasnya, bukan berarti selama ini kinerja kepolisian atau jaksa tidak bagus, melainkan untuk memperkuat kedua institusi hukum itu. "Kepolisian dan jaksa kan personelnya terbatas, jika ada perwakilan KPK itu bisa lebih maksimal," jelasnya.
Penegak hukum didesak percepat penanganan kasus korupsi
"Pembentukan KPK di tiap provinsi KPK daerah penting, karena selama ini kasus-kasus kecil banyak yang tidak tersentuh," tegas Alirman, saat kunjungan bersama anggota DPD lainnya ke Sumatera Barat (Sumbar), Senin (9/11/2013).
Menurut dia, setidaknya tiap provinsi memiliki satu perwakilan KPK, hal itu dinilai efektif untuk pemberantasan korupsi.
"Selama ini KPK telah melaksanakan tugasnya dengan baik, banyak kasus-kasus yang besar terungkap, tapi lebih bagusnya KPK juga ada di daerah, sehingga kasus-kasus yang selama ini tidak tersentuh bisa diusut," ucapnya.
Keberadaan KPK di daerah, jelasnya, bukan berarti selama ini kinerja kepolisian atau jaksa tidak bagus, melainkan untuk memperkuat kedua institusi hukum itu. "Kepolisian dan jaksa kan personelnya terbatas, jika ada perwakilan KPK itu bisa lebih maksimal," jelasnya.
Penegak hukum didesak percepat penanganan kasus korupsi
(maf)
