Kondomisasi
Jum'at, 06 Desember 2013 - 06:08 WIB
Kondomisasi
A
A
A
HARI AIDS sedunia 1 Desember lalu memunculkan kontroversi. Cerita ini terjadi ketika peringatan yang diarahkan untuk kampanye memerangi penyakit yang disebabkan infeksi virus HIV itu diwarnai dengan Pekan Kondom Nasional (PKN).
Kontroversi terjadi karena PKN yang digelar dari 1–7 Desember diisi dengan acara bagi-bagi kondom ke kampus dan sekolah- sekolah. Kontan saja, langkah ini menuai kritik dari sejumlah kalangan. Tak kurang dari Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam, organisasi mahasiswa, dan tokoh nasional turun gunung untuk beramai- ramai mengecam program tersebut.
Malah, sebuah ormas memberi gelar kepada Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy sebagai Ratu Kondom karena dianggap mendukung program tersebut. Selain kritik, protes ada yang diwujudkan dalam demonstrasi di kampus-kampus, beberapa di antaranya diwarnai benturan fisik. Muara kritik adalah, langkah yang dipilih tersebut sama halnya melegalkan seks bebas.
Mengampanyekan penanggulan HIV/AIDS dengan cara tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman otoritas terkait terhadap etika dan nilai moral serta kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Pendek kata, gerakan kondomisasi tersebut adalah program ngawur dan harus dicabut karena bisa menimbulkan bencana baru.
Pihak pendukung program tersebut, termasuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), sejauh ini bersikukuh tidak ada yang salah dengan program tersebut. Selain berkeyakinan dengan manfaat kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS, mereka juga beralasan kampanye di kampus dan sekolah merupakan bagian dari program komprehensif kampanye anti-AIDS. Tetapi, kalau diselisik lebih jauh, kritikan yang kemudian muncul juga bisa dipahami.
Membagi kondom memang bisa berpotensi mengampanyekan seks bebas di kalangan remaja. Ibarat membagi permen ke anak-anak, pembagian kondom bisa menjadi ajakan untuk mencobanya. Potensi tersebut sangat mungkin terjadi jika penerima adalah mereka yang tidak mempunyai fondasi akhlak kuat. Pembagian kondom ke kalangan mahasiswa juga tidak tepat sasaran.
Semestinya, kampanye tersebut langsung ke sasarannya, yakni tempat atau pusat pergerakan para hidung belang atau mereka yang berpotensi tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Kalau pun harus kampanye ke kampus, caranya bukan bagi-bagi kondom, tapi program yang bersifat edukatif seperti diskusi atau bimbingan spiritual.
Dalam konteks berpikir sistem, intervensi yang dilakukan dengan membagi kondom ke kampus dan sekolah juga dipastikan tidak efektif karena sejatinya kondom bukanlah solusi utama pencegahan HIV/AIDS. Semestinya yang dikampanyekan adalah bagaimana masyarakat bisa menjauhi seks bebas dan menggunakan narkoba yang menjadi sumber utama penularan AIDS, sembari terus mengingatkan bahaya HIV/AIDS yang tidak bisa disembuhkan.
Kementerian Kesehatan dan KPAN sendiri pada akhirnya lepas tangan terhadap program kondomisasi tersebut dengan dalih program tersebut merupakan program swasta––produsen kondom DKT Indonesia––dan mereka pun tidak menggelontorkan dana untuk program tersebut.
Akan tetapi, persetujuan yang diberikan dengan memberi perizinan terhadap pelaksanaan program tersebut secara nasional, sebenarnya menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut harus bertanggung jawab. Kecuali mereka sudah tidak mempunyai kepekaan lagi terhadap karakter sosiologis masyarakat, karena sudah terseret jauh alur pemikiran liberalistis.
Kontroversi terjadi karena PKN yang digelar dari 1–7 Desember diisi dengan acara bagi-bagi kondom ke kampus dan sekolah- sekolah. Kontan saja, langkah ini menuai kritik dari sejumlah kalangan. Tak kurang dari Majelis Ulama Indonesia, ormas Islam, organisasi mahasiswa, dan tokoh nasional turun gunung untuk beramai- ramai mengecam program tersebut.
Malah, sebuah ormas memberi gelar kepada Menteri Kesehatan Nafsiah Mboy sebagai Ratu Kondom karena dianggap mendukung program tersebut. Selain kritik, protes ada yang diwujudkan dalam demonstrasi di kampus-kampus, beberapa di antaranya diwarnai benturan fisik. Muara kritik adalah, langkah yang dipilih tersebut sama halnya melegalkan seks bebas.
Mengampanyekan penanggulan HIV/AIDS dengan cara tersebut menunjukkan rendahnya pemahaman otoritas terkait terhadap etika dan nilai moral serta kondisi sosiologis masyarakat Indonesia. Pendek kata, gerakan kondomisasi tersebut adalah program ngawur dan harus dicabut karena bisa menimbulkan bencana baru.
Pihak pendukung program tersebut, termasuk Komisi Penanggulangan AIDS Nasional (KPAN), sejauh ini bersikukuh tidak ada yang salah dengan program tersebut. Selain berkeyakinan dengan manfaat kondom untuk mencegah penularan HIV/AIDS, mereka juga beralasan kampanye di kampus dan sekolah merupakan bagian dari program komprehensif kampanye anti-AIDS. Tetapi, kalau diselisik lebih jauh, kritikan yang kemudian muncul juga bisa dipahami.
Membagi kondom memang bisa berpotensi mengampanyekan seks bebas di kalangan remaja. Ibarat membagi permen ke anak-anak, pembagian kondom bisa menjadi ajakan untuk mencobanya. Potensi tersebut sangat mungkin terjadi jika penerima adalah mereka yang tidak mempunyai fondasi akhlak kuat. Pembagian kondom ke kalangan mahasiswa juga tidak tepat sasaran.
Semestinya, kampanye tersebut langsung ke sasarannya, yakni tempat atau pusat pergerakan para hidung belang atau mereka yang berpotensi tertular HIV/AIDS melalui hubungan seksual. Kalau pun harus kampanye ke kampus, caranya bukan bagi-bagi kondom, tapi program yang bersifat edukatif seperti diskusi atau bimbingan spiritual.
Dalam konteks berpikir sistem, intervensi yang dilakukan dengan membagi kondom ke kampus dan sekolah juga dipastikan tidak efektif karena sejatinya kondom bukanlah solusi utama pencegahan HIV/AIDS. Semestinya yang dikampanyekan adalah bagaimana masyarakat bisa menjauhi seks bebas dan menggunakan narkoba yang menjadi sumber utama penularan AIDS, sembari terus mengingatkan bahaya HIV/AIDS yang tidak bisa disembuhkan.
Kementerian Kesehatan dan KPAN sendiri pada akhirnya lepas tangan terhadap program kondomisasi tersebut dengan dalih program tersebut merupakan program swasta––produsen kondom DKT Indonesia––dan mereka pun tidak menggelontorkan dana untuk program tersebut.
Akan tetapi, persetujuan yang diberikan dengan memberi perizinan terhadap pelaksanaan program tersebut secara nasional, sebenarnya menunjukkan bahwa kedua lembaga tersebut harus bertanggung jawab. Kecuali mereka sudah tidak mempunyai kepekaan lagi terhadap karakter sosiologis masyarakat, karena sudah terseret jauh alur pemikiran liberalistis.
(nfl)
